OTech Media Center
KS, JAKARTA – Anggota komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi menyayangkan adanya 2,4 juta peserta didik di seluruh Indonesia yang tidak bisa diusulkan dalam surat keputusan penerima Program Indonesia Pinter atau PIP.
Menurutnya, hal ini patut disayangkan kenapa bisa terjadi. Padahal program ini menjadi salah satu prioritas serta andalan dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Saya rasa ini kurang tepat dan kenapa bisa terjadi, padahal PIP merupakan program unggulan pemerintah Jokowi untuk menciptakan generasi cerdas disektor pendidikan,” kata Muhammad Nur Purnamasidi Anggota DPR RI Komisi X dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemendikbudristek RI, Senin,(30/8/2021)
Politisi partai Golkar menjelakan, dalam situasi Pandemi Covid 19, tidak sedikit masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup subsisten sehari hari saja banyak yang mengalami hambatan.
“Tentu PIP ini bagi mereka menjadi “jangkar” agar mereka tetap bisa memberikan pendidikan bagi putra putrinya. Patut saya ingatkan bahwa ikhtiar mencerdaskan bangsa ini merupakan amanat konstitusi, ” kata alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII.
BACA JUGA: Hari Pertama PTM, Puan Minta Sekolah Evaluasi Demi Keamanan Belajar Siswa
Lebih jauh, alumni Fisip Universitas Jember itu menyatakan bahwa program prioritas Kemendikbudristek RI mengindikasikan kurang optimal dalam implementasi di lapangan. Meski dalam beberapa hal tertentu bahkan melampaui target.
“Ini saya berikan apresiasi, terlebih penilaian BPK, Wajar Tanpa pengecualian, ” ucapnya.
Lebih khusus mengenai program PIP, politisi asal dapil Jatim IV yang biasa disapa Bang Pur memberikan masukan terkait program tersebut.
“Program ini sudah berjalan cukup lama, monitoring dan evaluasi juga dilakukan. Namun dalam praksisnya masih timbul permasalahan krusial bahkan substansial,” jelasnya.
Langkah konkrit nya terkait Pembenahan Dapodik, Perlu ada “pihak ketiga” atau tim independen untuk validasi, check dan crosscheck pemutakhiran yang lebih sopistichated lagi. Karena basis data ini yang menjadi rujukan pertama dan utama. (red)
Erlita Ibra
