KS, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana perpajakan beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Penyerahan tahap II tersebut berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial MHL, MWN, dan RN. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana perpajakan melalui dua perusahaan, yakni PT WAR dan PT LBS, dengan total potensi kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp11.550.363.002 atau sekitar Rp11,55 miliar.
Dugaan Penyalahgunaan Faktur Pajak PT WAR
Dalam perkara yang melibatkan PT WAR, tersangka MHL diduga bekerja sama dengan MWN selaku Komisaris dan RN selaku Direktur perusahaan tersebut untuk melakukan tindak pidana perpajakan.
Ketiganya diduga sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya. Dugaan perbuatan tersebut terjadi selama masa pajak September hingga Desember 2022.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam perkara PT WAR tersebut, dugaan kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp3.311.871.118 atau sekitar Rp3,31 miliar.
Direktur PT LBS Diduga Rugikan Negara Rp8,23 Miliar
Sementara itu, dalam perkara terpisah yang melibatkan PT LBS, tersangka MHL yang menjabat sebagai Direktur perusahaan diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Selain itu, MHL juga diduga menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dugaan tindak pidana tersebut berlangsung selama masa pajak Januari hingga Desember 2022.
Atas dugaan perbuatannya, MHL dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam perkara PT LBS, dugaan kerugian pada pendapatan negara tercatat sebesar Rp8.238.491.884 atau sekitar Rp8,23 miliar.
Para tersangka terancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
DJP Tegaskan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, menegaskan bahwa penanganan tindak pidana perpajakan tetap mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.
Menurutnya, proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara profesional melalui sinergi dan koordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Kalimantan Selatan.
“Proses penegakan hukum terhadap Wajib Pajak ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect), sekaligus menjadi sarana edukasi, khususnya bagi Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah,” ujar Anton Budhi Setiawan.
Ia juga mengingatkan seluruh Wajib Pajak agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Karena itu, kepercayaan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Anton.
Dalam kesempatan tersebut, Anton didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kalselteng, Pele Yansen.
Kanwil DJP Kalselteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, DJP berharap kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Catatan: Seluruh pihak yang disebutkan dalam perkara ini masih berstatus tersangka berdasarkan dugaan tindak pidana yang disangkakan, sehingga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
