KS, Jakarta – Bagi jutaan pelaku usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima (UKM-PKL), dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi periode yang menghadirkan harapan baru bagi ekonomi rakyat. Berbagai kebijakan yang menyentuh sektor usaha kecil disebut mulai memberikan ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi kerakyatan untuk bertahan dan berkembang.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, menilai keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil terlihat melalui sejumlah program dan kebijakan yang menyasar langsung kehidupan pelaku usaha di lapangan.

Menurutnya, sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo konsisten menyampaikan pentingnya negara hadir melindungi rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan ekonomi. Semangat tersebut, kata dia, tercermin dalam berbagai langkah yang memberi kesempatan lebih besar kepada UKM dan pedagang kecil untuk tumbuh di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Ali Mahsun menilai kebijakan penghapusan utang bagi pelaku usaha kecil melalui PP Nomor 47 Tahun 2024 menjadi salah satu langkah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, akses permodalan dengan bunga rendah dinilai membantu pelaku usaha yang selama ini kesulitan memperoleh pembiayaan.

BACA JUGA : Ketum APKLI Merah Putih Sebut Dasco Berperan Strategis Sampaikan Aspirasi PKL

Tak hanya soal modal, program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Program Tiga Juta Rumah juga dianggap membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

“Program-program tersebut memberi harapan bahwa ekonomi rakyat bisa menjadi penggerak utama pembangunan nasional,” ujarnya. Selasa (20/10).

BACA JUGA : Polisi Bagikan Minuman dan Makanan Ringan kepada Mahasiswa Peserta Aksi di Medan Merdeka Selatan

Di sisi lain, Ali Mahsun melihat komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan program-program yang ditujukan kepada masyarakat.

Menurutnya, ketegasan terhadap penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat, bukan menjadi ruang bagi praktik korupsi.

Lebih jauh, ia menilai Presiden Prabowo terus menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi nasional dengan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Bagi pelaku usaha kecil, semangat tersebut dipandang sebagai upaya membangun ekonomi yang lebih mandiri sekaligus memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku industri rumahan, pengemudi ojek, hingga pedagang kaki lima sebagai bagian penting dari roda perekonomian nasional.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, kalangan UKM berharap berbagai kebijakan yang telah berjalan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.