KS, JAKARTA, 21 Oktober 2026 – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Terminal Tanjung Priok memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pelabuhan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penandatanganan Komitmen Bersama tentang Anti Pungutan Liar (Pungli) Menuju Pelabuhan Bersih. Komitmen ini ditandatangani bersama para mitra operasional, yaitu Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Perjuangan serta perusahaan bongkar muat (PBM) PT Olah Jasa Andal dan PT Tangguh Samudera Jaya.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan, menyampaikan bahwa pemberantasan pungutan liar membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional pelabuhan.

“Kami menyadari bahwa pemberantasan pungli tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh korporasi, melainkan membutuhkan sinergi, pengawasan yang ketat, dan integritas dari seluruh elemen yang terlibat langsung dalam kegiatan bongkar muat di lapangan,” ujar Daniel.

Melalui komitmen bersama ini, seluruh pihak sepakat untuk menolak segala bentuk pungutan liar, menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam memberikan layanan. Kesepakatan ini juga menegaskan pentingnya membangun hubungan kerja yang sehat, saling mengingatkan, dan mendukung terciptanya iklim operasional pelabuhan yang tertib dan kondusif.

Ketua KBSI Perjuangan, Nuratmo, menegaskan kesiapan organisasinya untuk mendukung upaya pencegahan pungutan liar dan menjaga integritas di lingkungan pelabuhan.

“Kami berkomitmen untuk mengajak seluruh anggota senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, serta turut menjaga ketertiban dan integritas di lingkungan pelabuhan. Kami juga siap bersinergi dengan seluruh pihak dalam mencegah praktik pungutan liar dan mendukung pelaporan setiap indikasi penyimpangan melalui saluran resmi yang tersedia. Kami berharap komitmen ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem pelabuhan yang bersih, transparan, dan kondusif bagi seluruh pihak,” pungkas Nuratmo.

Sebagai bagian dari implementasi komitmen tersebut, seluruh pihak didorong untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan setiap indikasi praktik pungutan liar. Pelaporan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi atau Whistleblowing System (WBS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui penguatan kolaborasi dengan para mitra operasional, IPC TPK berharap komitmen ini tidak berhenti pada penandatanganan semata, tetapi juga menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan pelabuhan yang bersih, transparan, dan berintegritas secara berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Daniel menegaskan bahwa IPC TPK menerapkan prinsip zero tolerance terhadap praktik pungutan liar dan setiap bentuk pelanggaran integritas yang terbukti terjadi di lingkungan operasional perusahaan.

“Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan para pengguna jasa dan mitra usaha,” tutup Daniel.