Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pendidikan dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci terjadinya kemacetan teknologi dalam menjawab tantangan konektivitas wilayah transmigrasi.

KS, Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi hambatan besar dalam pemerataan pembangunan, terutama di kawasan transmigrasi yang berada di daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan. Teknologi kedirgantaraan dinilai menjadi solusi strategi untuk memperkuat integrasi wilayah, mulai dari drone/UAV, transportasi amfibi, hingga rute perintis udara.

BACA JUGA : PKL Indonesia Dapat Spirit Baru dari APKLI

Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA), Marsda TNI (Purn.) Dr. Sungkono, menekankan pentingnya peran kedirgantaraan dalam pembangunan nasional.

“Luas wilayah kita sebagian besar adalah laut, dan di darat pun terdapat rawa-rawa. Kedirgantaraan menempatkan kita pada posisi strategis. Saya berharap wawasan dari Pak Menteri dapat segera kita olah dan kaji untuk dikembangkan menjadi teknologi yang dibutuhkan Kementerian Transmigrasi,” ujarnya, Kamis (10/09/2026).

Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menambahkan bahwa kesiapan menghadapi perkembangan zaman harus ditopang oleh pendidikan.

“Pendidikanlah menjadi kunci dan kolaborasi bersama, harus sinergi ke semua pihak,” tegasnya.

BACA JUGA : Garuda Samakan Aturan Bagasi dengan Standar Internasional

Dukungan penuh juga datang dari LLDIKTI Wilayah III, layanan lembaga pendidikan tinggi yang membina perguruan tinggi di Jakarta. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti nyata komitmen sivitas akademika dalam mengawal tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya penguatan infrastruktur tangguh dan pemerataan kesejahteraan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Kuliah umum bertajuk Peran Teknologi Kedirgantaraan dalam Konektivitas Antar Wilayah Transmigrasi diadakan di Aula Super Puma Kampus C UNSURYA. Acara berlangsung memikat dan hibrid melalui Zoom, mempertemukan mahasiswa, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk berbagi gagasan serta solusi konkret bagi kelangsungan logistik dan konektivitas antarpulau di Indonesia. (A2n)