KS, POLKAM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan akan langsung fokus menjalankan tugas setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Usai prosesi serah terima jabatan dan lepas sambut yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026), Dudung menyebut sejumlah agenda strategis telah menanti. Di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta penanganan situasi keamanan di Papua.
“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” ujar Dudung.
Karhutla Jadi Prioritas Awal
Dalam waktu dekat, penanganan karhutla menjadi salah satu agenda yang akan segera ditindaklanjuti. Dudung mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, kemudian meninjau langsung wilayah yang terdampak.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu dan optimal.
“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Karena itu, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi,” kata Dudung.
Jaga Stabilitas Politik dan Hormati Supremasi Hukum
Selain persoalan karhutla, stabilitas politik nasional juga menjadi perhatian Dudung. Ia menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik yang berkembang.
Menurutnya, setiap perkembangan politik harus disikapi dengan mengedepankan supremasi hukum. Keputusan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), juga harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.
Dudung turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial, karena berpotensi memperkeruh situasi.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapa pun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di mana pun yang terkait, supremasi hukum harus ditegakkan,” ujarnya.
Dudung mengatakan Presiden juga telah memberikan arahan agar situasi politik nasional tetap terkendali. Untuk itu, koordinasi akan dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan.
Ia juga berencana melakukan komunikasi dengan para ketua partai politik untuk membangun koordinasi dalam menjaga stabilitas nasional.
“Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan dikoordinasikan dengan semua kementerian terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai politik saya akan sowan atau berkunjung, bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” kata Dudung.
Pendekatan Persuasif untuk Papua
Sementara itu, terkait situasi keamanan di Papua, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif. Upaya merebut hati rakyat, pendekatan kultural, serta pembinaan teritorial akan menjadi bagian penting dalam penanganan situasi keamanan di wilayah tersebut.
Dudung mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Panglima TNI yang menekankan pentingnya mengedepankan operasi teritorial.
Menurutnya, penggunaan kekerasan hanya dilakukan secara terbatas terhadap sasaran tertentu, sedangkan pendekatan kepada masyarakat menjadi prioritas.
“Pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat, kemudian operasi teritorial juga lebih dikedepankan. Tidak melaksanakan operasi-operasi dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran tertentu saja. Tetapi pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan merebut hati rakyat, pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Lanjutkan Sinergi Antar-Kementerian dan Lembaga
Dudung menegaskan seluruh agenda strategis tersebut akan dijalankan melalui koordinasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional sekaligus memastikan berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah dapat ditangani secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago yang menjabat sebagai Menko Polkam periode 2025–2026 menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Dudung Abdurachman.
Djamari juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pejabat serta pegawai di lingkungan Kemenko Polkam yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat.
“Selamat melaksanakan tugas. Saya hanya bisa menyampaikan doa, semoga tugas Menko Polkam yang cukup besar, luas, dan berat bisa Pak Dudung selesaikan, dan saya yakin Bapak bisa,” kata Djamari.
Acara serah terima jabatan dan lepas sambut Menko Polkam tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polkam.
