KS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan kehendak sepihak dan bukan sebuah permohonan. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dalam kapasitas untuk menyetujui atau menolak keputusan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi penyerahan surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan secara langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Yusril, langkah konstitusional yang perlu ditempuh oleh MPR bukanlah memberikan persetujuan, melainkan menindaklanjuti konsekuensi hukum dari pernyataan berhenti tersebut dengan menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.

“Oleh karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril memaparkan, berdasarkan isi surat yang ditandatangani oleh Gibran, pada paragraf pertama secara eksplisit termuat pernyataan bahwa yang bersangkutan menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Selain itu, dalam paragraf berikutnya, Gibran secara khusus meminta MPR untuk menindaklanjuti pernyataan berhentinya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya,” jelas Yusril.

Dengan adanya pernyataan berhenti tersebut, Yusril menyatakan bahwa MPR perlu segera menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan perundang-undangan terkait.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

“Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari,” pungkas Yusril, sembari menekankan pentingnya menjaga seluruh proses pergantian jabatan kenegaraan agar tetap berlandaskan prinsip negara hukum.