KS, KETAPANG — Viral di media sosial, kasus dugaan praktik percaloan (makelar) perkara hukum yang menyeret oknum anggota atau pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Ketapang, diduga wakil ketua dewan Kalimantan Barat, berinisial M disebut-sebut terlibat sebagai calo perkara hukum.
Seorang warga Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, berinisial SD, diduga menjadi korban dalam persoalan tersebut. Uang sebesar Rp300 juta disebut telah diserahkan untuk pengurusan perkara hukum yang tengah dihadapi SD di Polsek Manis Mata, Polres Ketapang.
Uang yang diminta tersebut disebut-sebut sebagai jasa pengacara sekaligus pelicin agar persoalan hukum yang dihadapi SD dapat diselesaikan, termasuk dugaan upaya agar perkara tersebut dihentikan atau di-SP3-kan oleh penyidik Polsek.
Namun, alih-alih mendapatkan penyelesaian, perkara tersebut justru disebut belum terselesaikan.
SD menuntut pertanggungjawaban M untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer melalui rekening sejumlah pihak, salah satunya diduga milik sopir pribadi M berinisial HR.
Kuasa hukum korban, Jakaria Irawan, menyampaikan bahwa persoalan ini bermula ketika kliennya merasa panik menghadapi kasus hukum yang menimpanya di Polsek Manis Mata.
Dalam kondisi tersebut, kliennya menghubungi M yang memang dikenalnya sebagai anggota DPRD.
“Uang ini diberikan agar perkara yang saat itu tengah dihadapi korban di Polsek bisa diselesaikan,” kata Jakaria, Minggu (18/10/2026).
Penyerahan uang dari korban dilakukan secara bertahap sebanyak delapan kali, melalui rekening korban dan rekening teman korban ke rekening tujuan Bank BCA yang diduga milik orang suruhan M berinisial HR dan IS.
“Sesuai bukti transfer, ada delapan kali pengiriman kepada dua orang yang patut diduga sebagai orang suruhan M, berinisial HR dan IS, dengan total Rp300 juta,” ujar Jakaria.
Menurut Jakaria, berdasarkan barang bukti yang dimiliki, persoalan ini mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan. Ia menduga M merupakan pihak utama yang terlibat, dengan melibatkan pihak lain sebagai penerima transfer uang melalui penggunaan rekening bank.
Jakaria menegaskan, bahwa pihaknya telah melayangkan peringatan kepada M agar segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum berlanjut ke pengadilan.
“Percakapan telepon, WhatsApp, dan bukti transfer sudah ada. Kita masih berupaya menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan terlebih dahulu, sampai batas waktu tertentu,” katanya.
Menurut Jakaria, anggota DPRD tidak memiliki kewenangan pribadi untuk memerintahkan penghentian penyidikan suatu perkara hukum.
Penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik yang harus didasarkan pada alasan dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena itu, dugaan janji mengamankan perkara dengan imbalan uang perlu didalami secara serius oleh aparat penegak hukum,” tandasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut pada Minggu, 18 Oktober 2026, M mengatakan bahwa dirinya memang mengenal korban. Ia mengaku dihubungi SD yang meminta pertolongan agar kasus yang tengah diperiksa oleh polisi di Polsek Manis Mata dapat diselesaikan.
Atas permintaan tersebut, M mengaku menghubungi seorang pengacara yang dikenalnya agar perkara yang dihadapi SD dapat ditangani.
“Sudah saya temukan dia dengan seorang pengacara kenalan saya. Ada surat kuasa, ada perjanjian, dan sebagainya. Artinya, kasus dia sudah diurus oleh pengacara. Sejauh mana saat itu, saya kurang pantau,” kata M.
Terkait adanya transfer uang melalui rekening, M mengakui bahwa salah satu pemilik rekening tujuan tersebut adalah sopir pribadinya.
Ia menjelaskan, bahwa uang yang ditransfer merupakan biaya pengurusan perkara hukum, termasuk jasa pengacara, yang dikirimkan kepada dua orang, salah satunya HR, sopir pribadinya.
“Uang itu pun hanya lewat saja. Itu uang sebenarnya jasa hukum ke pengacara. Tidak ada yang saya terima dari transfer itu,” katanya.
M menyatakan bahwa apabila persoalan ini berlanjut hingga pelaporan ke kepolisian, dirinya siap membeberkan duduk perkara tersebut secara jelas.
Dalam rekaman suara yang viral tersebut, oknum tersebut juga diduga mencatut nama petinggi TNI dan Polri untuk meyakinkan korban agar perkaranya bisa dimuluskan. (ReD)
