KS, JAKARTA, 28 April 2026 – Tragedi tabrakan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) sekitar pukul 20.57 WIB, hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto melantik enam pejabat dalam reshuffle kabinet Merah Putih ke-5.
Insiden tersebut melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) yang tengah berhenti di stasiun dan ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek yang datang dari arah Jakarta.
Akibat kejadian ini, sedikitnya 14 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 84 lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di enam rumah sakit berbeda.
Selain korban fisik, tragedi ini juga memicu trauma psikologis serta menurunnya rasa aman masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api. Peristiwa ini dinilai mencerminkan buruknya tata kelola perkeretaapian di Indonesia.
Menanggapi kejadian tersebut, Ali Mahsun ATMO, Presiden Kawulo Alit Indonesia, menyampaikan kritik keras. Ia menilai tragedi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut nyawa manusia dan tanggung jawab moral pejabat terkait.
“Ini soal nyawa dan keselamatan manusia, bukan sekadar urusan administratif.
Menteri Perhubungan dan Direktur Utama PT KAI harus bertanggung jawab secara moral dan etik,” tegasnya. Ia bahkan menyatakan bahwa dalam budaya tertentu seperti di Jepang, bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan secara ekstrem melalui harakiri.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ia juga memerintahkan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kecelakaan.
Lebih lanjut, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian, termasuk perbaikan sekitar 1.800 lintasan kereta di Pulau Jawa melalui pembangunan flyover dan penambahan pos penjagaan.
Meski demikian, desakan agar Menteri Perhubungan dan Direktur Utama PT KAI mengundurkan diri terus menguat. Banyak pihak menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional.
