KS, JAKARTA – Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan pelaksaksanaan belajar mengajar secara daring yang ditempuh pemerintah selama pandemi harus diakui telah mendegradasi hasil belajar siswa.
“Kami menilai, mekanisme pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi oleh ketersediaan internet dan literasi digital guru dan siswa. Banyak wilayah dan sekolah yang tidak ada fasilitas internet apalagi di daerah perbatasan,” ujar Hasan Basri saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komite III DPD RI mengenai Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya berkenaan dengan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil belajar pembelajaran di Era Pandemi. Senin (30/8).
Berdasarkan SKB Tahun 2020, sekolah bisa dibuka secara terbatas. Terbatas wilayah, waktu, jumlah, dan materi. Hanya wilayah dengan status zona hijau dan orange yang boleh membuka sekolah.
Menyikapi hal demikian Hasan Basri meminta kepada pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap zona wilayah merah atau kuning untuk melaksanakan Pelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dia pun memberikan usulan jika diberlakukan secara daring, waktu belajar di sekolah cukup dengan waktu tertentu.
“Sebaiknya, waktu belajar di sekolah cukup dengan waktu tertentu. Jumlah siswa yang datang ke sekolah pun dibatasi 50 persen saja. Hal ini tentatif sesuai kondisi ruang kelas dan jumlah siswa sekolah masing-masing. Hal ini untuk menghindari kerumunan atau tetap bisa menjaga jarak warga sekolah,” tutur senator asal Provinsi Kalimantan Utara ini.
Lebih lanjut pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, siswa juga belajar secara daring, atau pembelajaran bauran. Pembelajaran bauran menjadi pilihan rasional untuk mengatasi turunnya hasil belajar.
“PTM terbatas diperlukan untuk mengatasi kebosanan siswa dan kesulitan orang tua mendampingi anak belajar dari rumah. Pendidikan karakter juga lebih efektif dilakukan secara tatap muka. Guru lebih siap dibanding orang tua dalam hal pembelajaran dan pendidikan karakter,” tutup alumni Magister Hukum Universitas Borneo. (Red)
