KS, JAKARTA – Proyek Suku Dinas Perumahaan Jakarta Utara yang pelaksanaan kerjanya berada di lingkungan RW 02 dan RW 04, Kecamatan Koja, telah membuat pipa air PAM rusak. Akibatnya, selama 2 minggu, warga krisis air bersih.
Pantauan di lokasi, warga mengatakan gangguan suplai air terjadi setelah sejumlah pipa PAM mengalami kebocoran dan kerusakan yang diduga terdampak pekerjaan alat berat dalam proyek yang dilaksanakan di wilayah tersebut.
“Proyek tersebut berkaitan dengan kegiatan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara.,” keluh seorang warga.
Warga mempertanyakan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak PAM, mengingat kerusakan pipa berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Kondisi tersebut sempat memicu ketegangan. Sejumlah warga menghentikan sementara aktivitas pekerja proyek dan meminta pihak kontraktor maupun penanggung jawab pekerjaan datang ke lokasi untuk memberikan penjelasan.
“Mana kontraktor kamu, mana mandor kamu. Suruh datang ke sini, ini warga ricuh gara-gara tidak dapat air bersih. Telepon sekarang, suruh datang ke sini bertanggung jawab,” ujar seorang warga kepada pekerja proyek, Sabtu (26/9/2026).
“Pokoknya hari ini kami harus dapat air bersih!”teriak seorang warga lainnya dengan lantang.
Aksi protes warga di lokasi, menghentikan sementara aktivitas pekerja proyek. Warga meminta kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dampak pekerjaan terhadap jaringan pipa air.
Saat kejadian aksi protes warga, sejumlah pekerja lapangan terlihat berada di lokasi. Namun, warga mempertanyakan keberadaan mandor, pimpinan kontraktor, maupun konsultan pengawas yang menurut mereka tidak terlihat di lapangan saat persoalan tersebut terjadi.
Kericuhan warga dengan pelaksana proyek berujung pertemuan di Kantor RW 02 Rawa Badak Utara. Sejumlah tokoh masyarakat hadir, antaranya Ketua RW 02, LMK RW 02, dan aparat kelurahan Bimas dan babinsa setempat. Hadir juga Gani perwakilan kontraktor, dan pihak PAM.
Proyek tersebut diketahui dilaksanakan oleh CV. Hotma Marojahan dengan konsultan pengawas PT Wisanggeni Jasa Teknik. Kegiatanya menelan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 miliar.
Bahkan di lokasi juga tidak menemukan adanya fasilitas berupa bedeng atau kantor lapangan (direksi kit) sebagai tempat kegiatan administrasi proyek maupun koordinasi antara pelaksana dan pengawas.
Warga juga mempertanyakan keterlibatan pejabat terkait proyek untuk turun kelapangan. Berharap pelaksanaan proyek tidak mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara, Suharyanti, disebut warga belum terlihat turun langsung ke lokasi saat persoalan terjadi.
Keluhan serupa disampaikan seorang aktivis warga yang berada di lokasi.
“Mereka yang mendapatkan manfaat proyek. Kontraktor, konsultan dan pejabat pengadaan proyek. Kami warga yang direpotkan. Kami ingin jangan hanya berhadapan dengan pekerja lapangan, sementara pihak yang bertanggung jawab tidak hadir,” ungkapnya.
Dia juga mempertanyakan ketidak hadirian pimpinan kontraktor dan konsultan pengawas di lapangan.
“Kepala Sudin Perumahan perlu melihat langsung pekerjaannya. Pimpinan kontraktor pelaksana juga kami harapkan hadir. Konsultan pengawas lapangan juga seharusnya memperkenalkan diri kepada warga dan pengurus lingkungan,” tandasnya.
Di tengah kondisi tersebut, aparatur Kelurahan Rawa Badak Utara bersama unsur masyarakat turut turun tangan meredam ketegangan. Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LMK, RW dan RT terkait disebut ikut membantu mencari solusi agar kebutuhan air warga tetap terpenuhi.
Anggota LMK RW 04 Rawa Badak Utara, Cahyo Deviantoro, yang berada di lokasi, membenarkan bahwa warga mengalami gangguan air bersih selama kurang lebih dua minggu.
“Penyebabnya karena galian alat berat mengenai pipa PAM sehingga bocor dan air mati. Warga yang terdampak di RW 04 berada di RT 02, RT 07 dan RT 08,” jelasnya.
Menurutnya, pihak PAM telah menyediakan mobil tangki air setiap hari sebagai solusi sementara.
“Pihak PAM sudah menyiapkan air tangki setiap hari. Tetapi warga menjadi kerepotan karena harus mengantre dan mengangkut air ke rumah. Warga berharap aliran air bisa segera normal kembali. Pihak PAM juga diharapkan lebih cepat menangani persoalan ini agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota LMK RW 02 Rawa Badak Utara, Puji.
“Untuk sementara sudah ada solusi berupa mobil tangki air yang dikirim PAM setiap hari. Tetapi warga berharap pasokan air bersih segera kembali normal,” katanya.
Dia juga mengakui akibat proyek itu warga harus mengeluarkan biaya pengeluaran untuk beli air bersih gerobakan. (joy)
