Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh masuk Sumut, PKB Desak Prabowo Segera Beri Solusi
KS, JAKARTA – Kisruh Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyatakan keprihatinannya terkait polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Menurutnya, sengketa ini harus segera diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab bisa berpotensi memecah belah bangsa, terutama rakyat Aceh dan Sumatera Utara.
PKB juga mendorong agar keputusan final terkait keempat pulau yang menjadi sengketa, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, bisa segera tercapai.
“Penyelesaian sengketa empat pulau ini harus segera, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentu, sebelumnya Presiden harus melakukan pendekatan konstruktif dan damai antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” tegas Neng Eem dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).
Lebih jauh Fraksi PKB MRI RI juga menyatakan dukungannya, jika persoalan polemik empat pulau ini diselesaikan langsung oleh Presiden, bukan di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Alasannya jelas, bahwa dalam konstitusi disebutkan Presiden memiliki tugas dalam menjaga keutuhan wilayah negara, dengan memastikan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan wilayah NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Fraksi PKB MPR RI percaya keutuhan bangsa dan kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus ini. Kami menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait untuk bekerja sama dan berkomitmen menyelesaikan polemik ini,” tambah Neng Eem. (joy)
