Perkuat Kepatuhan Hukum, Pelindo Regional 2 Gandeng Kejati Jawa Barat

KS, BANDUNG, 20 November 2026 – Mengelola pelabuhan bukan hanya tentang memastikan kelancaran operasional dan layanan logistik, tetapi juga memastikan setiap keputusan bisnis memiliki landasan hukum yang kuat. Atas dasar komitmen tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 atau Pelindo Regional 2 menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam penanganan masalah hukum di…

KS, BANDUNG, 20 November 2026 – Mengelola pelabuhan bukan hanya tentang memastikan kelancaran operasional dan layanan logistik, tetapi juga memastikan setiap keputusan bisnis memiliki landasan hukum yang kuat. Atas dasar komitmen tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 atau Pelindo Regional 2 menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk periode 2026–2028.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang berlangsung di Ballroom 1 Pullman Bandung Grand Central, Jumat (20/11/2026).

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama yang telah terjalin sebelumnya antara kedua pihak. Melalui kerja sama tersebut, Kejati Jawa Barat akan memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta penguatan pemahaman hukum bagi jajaran Pelindo Regional 2 guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Delegasi Pelindo dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Boy Rubyanto, bersama General Manager Pelindo Regional 2 Cirebon, Mochammad Imron. Pada kesempatan yang sama, Kejati Jawa Barat juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perum Jasa Tirta II, PT Perkebunan Nusantara I, dan PT Nindya Karya (Persero).

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, menegaskan bahwa kepatuhan hukum merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif.

“Tata kelola yang bersih dan patuh hukum adalah fondasi. Kepercayaan publik terhadap perusahaan negara hanya bisa dijaga kalau setiap keputusan bisnis kami berdiri di atas landasan hukum yang kuat,” ujarnya.

Menurut Budi, peran Kejaksaan tidak hanya dibutuhkan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum sebelum keputusan bisnis diambil.

“Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan pendampingan seperti itu, kami bisa mengambil keputusan strategis dengan lebih yakin dan terukur,” katanya.

Lebih lanjut, Budi berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Kami berharap kerja sama ini berjalan efektif, dari pendampingan hukum sampai penguatan pemahaman hukum bagi jajaran kami. Ini langkah nyata untuk memperkuat budaya kepatuhan dan menjaga aset serta kepentingan negara,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut, Pelindo Regional 2 akan menjalankan seluruh kesepakatan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Perusahaan juga berkomitmen menjaga koordinasi yang erat serta membangun komunikasi terbuka dengan Kejati Jawa Barat agar pendampingan hukum dapat dimanfaatkan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan.

Dengan landasan hukum dan tata kelola perusahaan yang semakin kuat, Pelindo Regional 2 optimistis dapat terus menjalankan bisnis kepelabuhanan secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Lebih dari itu, Pelindo Regional 2 berharap penguatan kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya melalui kelancaran arus barang dan peningkatan kualitas layanan logistik di seluruh pelabuhan dalam wilayah kerjanya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nusantara Care for Humanity