KS, AMBON – BNPB melakukan sosialisasi dan tindak lanjut rekomendasi Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencaa Berbasis Komunitas (PRBBK) XIV. Hal tersebut bertujuan terutama untuk membangun ketangguhan komunitas. Salah satu kunci untuk mewujudkannya melalui kolaborasi pentaheliks.
Langkah menindaklanjuti hasil Konferensi Nasional PRBBK XIV 2021 menjadi landasan dalam pengembangan ketangguhan masyarakat yang sejalan dengan tema bulan Peringatan Risiko Bencana 2021. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengawal dan memastikan rekomendasi dapat dilaksanakan melalui kerja sama pentaheliks sehingga gerakan komunitas dalam PRBBK akan terus berkembang, terutama masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bekerja sama dengan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menekankan bahwa lokakarya tersebut sebagai penyampaian kertas posisi bersama kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, sebagai landasan penguatan PRBBK di Indonesia.
“Ini juga untuk membangun strategi bersama dalam memastikan rekomendasi dapat diimplementasikan hingga tingkat komunitas,” ujar Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, dalam webinar lokakarya, Selasa (19/10/2021).
Sementara itu, dalam sambutan pembuka Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyampaikan, “Hasil Konferensi Nasional PRBBK XIV 2021 menjadi landasan dalam pengembangan ketangguhan masyarakat yang sejalan dengan tema bulan PRB 2021.”
Prasinta menambahkan bahwa peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 2021 mengangkat tema “Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana” dengan mengangkat tagline Bulan PRB Tahun 2021: #BakuKekuRaihKetangguhan#.
“Artinya saling dukung raih ketangguhan,” ungkap Prasinta.
Pada kesempatan itu, ia juga berpesan kepada peserta webinar yang hadir bahwa semua pelaku dalam konferensi agar mengawal dan memastikan rekomendasi ini dapat dilaksanakan.
“Perlu kerja sama semua pihak pentaheliks sehingga gerakan komunitas dalam PRBBK akan terus berkembang terutama masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana,” tambahnya.
Perwakilan dari panitia pengarah Dicky Palupesy menyatakan, “Penyelenggaraan Konferensi Nasional PRBBK XIV menjadi sangat menarik dan unik karena berlangsung kurang lebih selama satu bulan dan dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dengan metode virtual.”
Dicky menambahkan, hasil dari penyelenggaraan ini khas dan kental dengan konteks pandemic sehingga sangat kaya dengan pembelajaran dari berbagai komunitas yang terlibat.
Senada dengan yang disampaikan, Petra Wacana selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Konferensi Nasional PRBBK XIV tahun 2021 mengusung tema besar “Refleksi dan Penguatan Strategi PRBBK dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia” dengan tujuan (1) Pendokumentasian pengetahuan dan praktek-praktek baik PRBBK di Indonesia, (2) Penguatan Jejaring Gerakan PRBBK di Indonesia, (3) Pemuthakiran pendekatan, pengetahuan, dan praktek PRBBK, dan (4) Pengembangan PRBBK sebagai strategi percepatan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional dan membangun ketangguhan masyarakat.
Deputi Bidang Pencegahan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya konferensi ini. Prasinta menyampaikan bahwa kehadiran para peserta merupakan salah satu bentuk komitmen, semangat dan kepedulian bersama terhadap pengurangan risiko bencana.
Konferensi nasional ini dilaksanakan melalui proses refleksi PRBBK di 9 region, yaitu Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan 20 sub-region yang mewakili seluruh wilayah propinsi di Indonesia telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kertas posisi yang mengangkat isu dan persoalan PRBBK sesuai dengan karateristik wilayahnya.
Sejauh ini, hasil refleksi yang digunakan sebagai perumusan kertas posisi bersama memuat 24 butir rekomendasi untuk melakukan penguatan (1) Tata Kelola PRBBK di Indonesia, (2) Pemuthakiran Praktek dan Kemitraan PRBBK yang kuat, dan (3) Peningkatan mutu kualitas PRBBK yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, langkah-langkah strategi dapat mewujudkan kedaulatan, kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebarluasan praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang rawan terhadap ancaman dan bencana. (Wid)