KS, JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan ketiga jenderal tersebut yakni, eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

“Penyidik telah menetapkan tehadap tiga orang sebagai tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam jumpa pers, Selasa (3/11) malam.

Sementara, satu jenderal lain, dengan inisial SU, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi disebut Asep masih berstatus sebagai saksi.

Asep menjelaskan, ketiga tersangka melakukan aksinya selama periode 2025-2026. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal. Ada beberapa nomor yang dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa melalui verifikasi, salah satunya nomor telepon Presiden Prabowo.

“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan, atau adanya proses penegakan hukum,” katanya.

Pada Oktober 2026, para tersangka menghapus file hasil sadapan. Petugas yang mengetahui tindakan itu kemudian melakukan pelaporan pada 30 Oktober 2026.

Berikut profil singkat para jenderal yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut:

Daftar Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Termasuk LSP

Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Listyo kini merupakan Kepala KSP sejak dilantik pada 1 Oktober dan mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri ke-25 selama 5 tahun 8 bulan sejak Januari 2021 di bawah Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Sebagai perwira Polri, karir Listyo terhitung cepat melesat dan banyak menempati posisi krusial di lingkungan Korps Bhayangkara serta pemerintahan, terutama selama era Jokowi. Banyak pihak menyebut Listyo sebagai loyalis Jokowi.

Sejumlah posisi strategis yang pernah ia emban mulai Kapolres Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota (2011); ajudan Presiden Jokowi (2014-2016); Kapolda Banten (2016-2018); Kadiv Propam Polri (2018-2019); Kabareskrim Polri (2019-2021); dan Kapolri (2021-2026).

Sementara, Irjen Ahri Sonta juga dikenal sebagai perwira yang memiliki karir moncer di antara rekan satu angkatannya. Dia kini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri sejak Oktober 2026.

Lukisan Akpol 2002 itu juga pernah menduduki sejumlah jabatan, mulai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok (2020); Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Listyo (2021-2024); bahkan hingga ajudan Presiden RI Prabowo Subianto (2024-2025).
Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso

Eko Hadi baru mendapat promosi sebagai perwira tinggi Polri sejak 10 Oktober 2026. Dia dikenal sebagai perwira berprestasi dari generasinya, dan spesialis di bidang reserse dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Eko Hadi merupakan lulusan Akpol 1991 dan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis mulai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, hingga Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri (2025-2026).

Presiden Prabowo hingga Jurnalis Diduga Jadi Sasaran Penyadapan

Dalam perkembangan sebelumnya, Kabareskrim mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada satu kelompok.

Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu target. Selain kepala negara, nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha juga diduga menjadi sasaran.

Asep secara khusus menyebut adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Penyidik juga menduga aktivitas pemantauan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum sebagaimana seharusnya menjadi dasar pelaksanaan penyadapan oleh aparat.

Persoalan lain yang ikut diselidiki adalah dugaan penghapusan jejak elektronik atau log pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung.