KS, PEMALANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta kepada Masyarakat untuk melaporkan, jika ada penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU). Hal ini di sampaikan oleh Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman usai acara sinergitas BPH Migas dengan DPR RI di Wisata Jambe Kembar, Kecamatan Belik, Pemalang Sabtu (17/9/2022) kemarin.
“Jika masyarakat atau wartawan sendiri menjumpai adanya penyimpangan pembelian BBM bersubsidi, maka diminta untuk melaporkan ke BPH Migas,” kata Harya.
Penyalagunaan BBM Subsidi menurutnya merupakan pelanggaran serius dan harus ditindak secara hukum. Sehingga peran aktif masyarakat juga sangat penting untuk membantu proses kelancaran distribusi BBM tersebut.
“Jika tidak lapor ke kami masyarakat bisa laporkan ke aparat setempat, kejadian ini kadang ditandai adanya pengisian BBM bersubsidi, yang ngerit bolak-balik, ini bisa dilihat melalui cctv di SPBU, dan jika nantinya dijumpai adanya kong kalikong dengan pihak SPBU maka kami akan meminta kepada Pertamina untuk menindak SPBU tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini jumlah SPBU telah mencapai kisaran 7500 unit. Oleh karena itu, Ia tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung dan menyeluruh, makanya pihak BPH Migas menyebarkan informasi jika ada yang melapor maka akan segera dikroscek dan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan akan segera ditindak.
Diketahui BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. (rgl)
