Anggota Senator RI : Jokowi Cukup 2 Periode

KS, JAKARTA – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Abdul Rachman Thaha menentang keras wacana masa jabatan presiden 3 periode.

Menurutnya, semua pihak harus optimistis bahwa ada warga negara yang mampu menjadi pemimpin nasional yang baru.

“Kita harus cari, kita harus temukan, dan kita harus pilih nama baru itu!” kata Abdul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Pernyataan ini disampaikan Abdul merespons hasil survei terbaru lembaga Indostrategic. Survei menyimpulkan responden pendukung partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar mendukung wacana masa jabatan presiden 3 periode.

Abdul tidak percaya dengan hasil survei ini. Namun kalau memang benar demikian, menurut dia, hasil ini mencerminkan politik kekuasaan di kedua partai lebih kental alias lebih besar ketimbang politik kebangsaan.

Ia menilai masyarakat juga akan mengkritik tajam bila kedua partai menjadikan hasil survei tersebut sebagai sikap resmi. Tapi, kata dia, masyarakat tidak akan terlalu kaget ketika misalnya Golkar setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini.

“Publik tentu masih ingat Golkar menikmati masa berpuluh-puluh tahun sebagai penguasa. Bersikap mendukung perpanjangan masa jabatan presiden,” kata dia.

Abdul menilai PDIP juga bisa melakukan hal yang sama. Ia menilai PDI Perjuangan bisa terinspirasi oleh status Bung Karno sebagai sosok yang pernah didaulat sebagai presiden seumur hidup.

“Dengan demikian, upaya menahan Jokowi lebih lama lagi di kursi kepresidenan akan diartikan khalayak luas sebagai hasrat PDIP membawa mimpi masa silam ke masa depan Indonesia,” kata dia.

Di sisi lain, Abdul menyebut saat ini semakin banyak kalangan yang sangsi dengan efektivitas kepemimpinan Jokowi.

“Semakin kuat keharusan bagi kita untuk berikhtiar sekuat tenaga bahwa tahun 2024 nanti Indonesia memiliki duet presiden dan wakil presiden baru,” ujarnya.

Abdul berharap pasangan baru nanti bisa memulihkan harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi, pemulihan ekonomi, dan pengelolaan BUMN yang efektif dan terpercaya. Lalu, penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan pembenahan situasi lewat kerja nyata.

“Bukan lewat permainan citra,” ujar anggota DPD dari Sulawesi Tengah ini menanggapi wacana masa jabatan presiden 3 periode. (Red)