KS,JAKARTA, 12 November 2026 – Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (ADVOKAT AKSI) mendesak pemerintah dan seluruh lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
ADVOKAT AKSI menilai putusan tersebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum. Selain meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalankan amar putusan MA, aliansi tersebut juga mendesak adanya penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.
Dalam siaran persnya, ADVOKAT AKSI menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, persyaratan pencalonan Wakil Presiden, serta pertanggungjawaban penyelenggara negara.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan penggugat. Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta mewajibkan tergugat untuk mencabut surat tersebut.
ADVOKAT AKSI juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menurut mereka perlu dicermati bersama dengan putusan MA untuk memperoleh kejelasan mengenai implikasi hukum terhadap persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Minta DPR Gunakan Hak Konstitusional
Selain mendesak pelaksanaan putusan MA, ADVOKAT AKSI menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional dalam menilai dan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, ADVOKAT AKSI menyebut bahwa persoalan pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden harus mendapatkan perhatian serius melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
“Persoalan ini bukan lagi sekadar polemik mengenai dokumen pendidikan. Persoalannya adalah bagaimana memastikan kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pertanggungjawaban pejabat negara,” demikian penegasan ADVOKAT AKSI dalam siaran persnya.
Desak Kepolisian Telusuri Pihak yang Terlibat
Tidak hanya menyasar lembaga pemerintah, ADVOKAT AKSI juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menelusuri proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tersebut.
Mereka meminta agar penyelidikan dilakukan secara transparan guna mengetahui siapa pihak yang menginisiasi, memproses, memberikan persetujuan, hingga menerbitkan surat keterangan tersebut.
ADVOKAT AKSI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada institusi atau lembaga semata, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan individu apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Kepolisian harus berani melakukan penegakan hukum. Harus dibuat terang benderang siapa yang menyuruh, siapa yang membuat, siapa yang mengurus penerbitan, dan siapa saja yang turut terlibat dalam persoalan ini,” tegas perwakilan ADVOKAT AKSI.
Mereka juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak tebang pilih, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun institusi pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat.
Soroti Isu Pengunduran Diri Gibran
ADVOKAT AKSI turut menanggapi informasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI yang menjadi perhatian publik pada 12 November 2026.
Mereka menegaskan bahwa apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, persoalan hukum mengenai proses penerbitan surat keterangan pendidikan tidak serta-merta selesai.
Menurut mereka, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan dokumen tersebut tetap perlu dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.
“Apabila benar terjadi pengunduran diri, bukan berarti persoalan hukum selesai. Kami tetap mendesak agar pihak-pihak atau lembaga yang terlibat dalam proses penerbitan surat keterangan tersebut ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran,” demikian sikap yang disampaikan ADVOKAT AKSI.
Empat Poin Sikap ADVOKAT AKSI
Dalam siaran persnya, ADVOKAT AKSI menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 serta mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan.
2. Mendukung DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menilai dan menindaklanjuti persoalan hukum terkait pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusional.
3. Meminta penegakan hukum terhadap pihak-pihak atau lembaga yang terlibat dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka apabila terdapat dasar dan bukti pelanggaran hukum.
4. Meminta Kepolisian mengusut dugaan pemalsuan, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan tidak benar, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan tindak pidana lainnya apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.
Tegaskan Bukan Sekadar Persoalan Politik
ADVOKAT AKSI menegaskan bahwa langkah yang mereka dorong bukan semata-mata persoalan politik, melainkan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, supremasi konstitusi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Mereka menilai setiap putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Tidak boleh ada lembaga maupun pejabat negara yang mengabaikan kewajiban hukum sebagaimana telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum. Dan konstitusi harus dijalankan terhadap siapa pun tanpa pengecualian.”
ADVOKAT AKSI menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut hukum dan konstitusional atas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut hingga tercapai kepastian serta pertanggungjawaban hukum.
ADVOKAT AKSI
Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia
