KS,Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan manajemen talenta yang terukur, objektif, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan AHY saat melakukan kunjungan ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam kunjungan tersebut, AHY didampingi jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta bertemu dengan Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
AHY mengatakan, pemerintah perlu memastikan ASN memiliki dua elemen utama untuk mendukung terwujudnya birokrasi dan pemerintahan yang efektif, bersih, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan dukungan kami kepada BKN untuk terus mempersiapkan para aparatur sipil negara yang memenuhi dua elemen paling penting dalam mewujudkan kepemimpinan birokrasi dan pemerintahan yang efektif, yang bersih dan juga memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujar AHY.
Menurutnya, elemen pertama yang harus diperkuat adalah kompetensi dan kinerja ASN. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pengembangan sumber daya manusia, mulai dari pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring hingga penugasan.
“Komitmen kami dari Kemenko Infrastruktur adalah bagaimana sumber daya manusia yang kita miliki dapat terus ditingkatkan kapasitasnya, kompetensinya dalam arti yang luas. Kita ingin memastikan kinerjanya di lapangan, termasuk dalam berbagai urusan administratif, juga terus meningkat,” katanya.
AHY menambahkan, pengembangan kapasitas ASN tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membangun kapasitas tim dan unit kerja. Hal tersebut dinilai penting karena Kementerian Koordinator memiliki tugas mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dalam pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh Indonesia.
“Melalui pembangunan SDM, baik itu pendidikan, pelatihan, coaching, mentoring, maupun penugasan, diharapkan dapat mengisi kapasitas diri. Setelah itu, kita juga harus membangun kapasitas tim dan unit kerja yang membutuhkan kemampuan kolaborasi dan energi yang baik,” ujar AHY.
Sementara itu, elemen kedua yang menjadi perhatian adalah karakter dan integritas ASN. AHY menilai kompetensi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan integritas agar aparatur mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, BKN memiliki model manajemen talenta yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pemetaan ASN. Salah satunya melalui nine-box talent management, yang memetakan ASN berdasarkan potensi dan kinerja.
“Ada yang potensinya baik tetapi performanya kurang. Artinya, masih bisa kita tingkatkan agar lebih produktif dan memberikan hasil yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya, ada yang memiliki kinerja baik tetapi potensinya memang sudah mentok,” jelas AHY.
Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menempatkan aparatur sesuai kompetensi, integritas, kebutuhan organisasi, serta misi yang hendak dicapai.
“Jadi, ada sembilan kotak atau dalam diagram itu yang bisa kita petakan. Sehingga pada saatnya kita bisa mengisi posisi tertentu dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas, serta dibutuhkan pada posisi ataupun misi tertentu pada waktu yang tepat,” katanya.
AHY menyebut penerapan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional.
“Semangat inilah yang kita hadirkan dalam acara ekspos manajemen talenta yang dilakukan bersama BKN. Itu yang menjadi alasan mengapa saya hadir hari ini,” tutur AHY.
Zudan Dorong Reformasi ASN Berorientasi Pelayanan
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa peningkatan efisiensi kinerja dan reformasi administrasi ASN pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
ASN, menurut Zudan, perlu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak berhenti pada pembenahan administrasi, tetapi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
BKN juga terus mendorong penerapan manajemen talenta secara transparan dan objektif di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN sesuai potensi serta kinerja masing-masing.
Penerapan manajemen talenta juga menjadi bagian dari upaya memperkuat adaptasi birokrasi terhadap tuntutan pemerintahan yang semakin dinamis.
Melalui penguatan kompetensi, kinerja, karakter, dan integritas, pemerintah berharap dapat membangun ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu bekerja secara kolaboratif serta memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berdampak bagi masyarakat.
