KS, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon Mahfud MD yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju atau jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Wapres pun mengatakan seorang menteri mempunyai hak untuk mundur dari kabinet. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan hal senada.
“Saya kira seperti dikatakan Presiden, kalau seseorang mau mundur kan memang haknya ya, seorang menteri mundur itu kan haknya, artinya tidak ada masalah,” kata Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/1/2024).
Wapres pun mengatakan bahwa akan menjadi hak prerogatif Presiden apakah perlu dipertimbangkan untuk pengangkatan Menko baru jika Mahfud MD jadi mundur dari Kabinet.
“Nanti kalau memang terjadi mundur, apakah akan diganti atau dijabat sementara, itu nanti hak prergoatif Presiden, nanti Presiden akan mempertimbangkan apa memang perlu Menko baru atau sementara dijabat saja sampai akhir, itu hak prerogatif Presiden yang menentukan saya kira,” ujar Wapres.
Wapres pun memastikan tidak akan menganggu kinerja Kabinet jika ada salah satu menteri mundur dari jabatannya.
“Ya saya harap tidak terjadi gangguan karena kan pertama itu kan memang hak seorang menteri mundur, dan tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang terkait dengan Polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu ya,” pungkasnya. (red/int)
