Pariwisata Mati Suri Ditengah Pandemi, DPR Minta Kementrian Bersinergi dan Berkolaborasi

KS, JAKARTA – Pandemi covid-19 hingga kini masih melanda di seluruh belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Dampak pandemi ini sontak langsung memporak-porandakan perekonomian termasuk di sektor pariwisata.

“Para Pegiat kesenian sebagai salah satu stakeholder pelaku sektor pariwisata mengalami mati suri di tengah situasi Pandemi Covid 19. Karena itu sangat dibutuhkan intervensi dari Kemenparekraf agar mereka dapat survival, terutama terkait pembiayaan dengan jalan menggandeng industri perbankan melalui program KUR,” kata Muhamad Nur Purnamasid, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar di Jakara, Sabtu (4/9/2021).

Politisi golkar yang akrab di panggil Bang Pur ini menyatakan, langka pemberian KUR merupakan solusi untuk mendorong keberlangsungan bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata. Pasalnya, pandemi yang sudah masuk tahun ke dua ini belum menunjukan ujung kapan akan berakhir.

BACA JUGA : Ketua DPD RI Apresiasi Serapan Dana PEN di Yogyakarta

“Kenapa ini mendesak untuk dilakukan, karena realitas di lapangan, para pelaku seni ini tidak lagi bisa mengaktualisasikan, bahkan tidak sedikit gulung tikar. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, mereka bahkan rela menjual “perangkat” alat mencari nafkahnya,”ujar politis senayan yang melenggang dari Dapil Jatim IV Jember Lumajang.

• 

Bang Pur menjelaskan, terkait dengan Refocusing anggaran yang berimplikasi dan membawa konskuensi pada terjadinya realokasi untuk penanganan Pandemi Covid 19, ia menekankan perlunya sinergisitas dan kolaborasi lintas kementrian atau lembaga negara.

“Untuk pengembangan Desa Wisata misalnya, program ini bisa dipadupadankan dengan Kemendikbudristek yang memiliki program Desa Budaya, juga dengan Pengembangan Wisata Desa melalui BUMDES di Kemendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,” imbuhnya.

Sedang untuk infratruktur, Bang Pur menerangkan, bahwa akses ke desa wisata bersinergi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Untuk pelaku ekonomi kreatif dengan Kemenkop UKM. Dengan skema kerja sama lintas kementrian atau lembaga setidaknya bisa mengoptimalkan pembiayaan dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi outputnya bisa lebih maksimal.

BACA JUGA : Sultan: Amandemen UUD 45 Jangan Setengah Hati

“Singkatnya, diperlukan mediasi dan fasilitasi dari kemenparekraf kepada para kepala daerah terkait dengan membangun jejaring desa wisata antar daerah. Produk unggulan dengan konten hasil lokal ini baru efektif di Banyuwangi,” paparnya.

Ini menjadi penting, karena mau tidak mau peningkatan capaian di tengah situasi seperti sekarang, optimalisasi peningkatan wisatawan domestik atau lokal yang sangat realistik untuk digenjot.

Sementara itu, Sandiaga Uno Menparekraf saat rapat dengar pendat dengan Komisi X DPR RI beberapa waktu yang lalu memaparkan karena program destinasi wisata superprioritas adalah amanat langsung dari Bapak Presiden, ini akan menjadi program unggulan dalam kerangka kontribusi peningkatan ekonomi nasional. (red)