KS, JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, memimpin prosesi pelantikan lebih dari 400 pejabat struktural instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah RI, pada Jumat (28/11/2025).
Pelantikan dilakukan sebagai langkah percepatan penyempurnaan struktur organisasi hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan di seluruh Indonesia.
“Hari ini saya mewakili Bapak Menteri yang sedang bertugas di Yogyakarta. Ada lebih dari 400 pejabat yang dilantik, terutama pejabat vertikal, sehingga struktur Kementerian Haji dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota kini telah lengkap,” ujar Dahnil.
Menurutnya, sebagian pejabat mengikuti pelantikan di Jakarta, sementara lainnya mengikuti dari daerah masing-masing. Dengan selesainya proses ini, seluruh jajaran diminta segera bekerja mempercepat persiapan penyelenggaraan haji di seluruh Indonesia.
Soroti Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Dalam kesempatan tersebut, Dahnil juga menyampaikan keprihatinannya atas bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Banyak saudara-saudara kita, termasuk di kampung saya di Sibolga dan Tapanuli Tengah, yang masih tidak bisa dihubungi, tidak memiliki akses listrik, dan bantuan sulit masuk. Kita berharap negara dapat segera hadir membantu secara maksimal,” ucapnya.
Presiden Tekankan Integritas
Dahnil menegaskan bahwa Presiden memberikan arahan tegas agar tata kelola haji harus bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Presiden menekankan integritas sebagai wajah utama. Tidak boleh ada praktik korupsi, penyimpangan, atau gratifikasi. Pengelolaan haji harus benar-benar bersih,” tegasnya.
Deadline Ketat Persiapan Haji
Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan kementerian lain, Kementerian Haji dan Umrah memiliki tenggat waktu yang sangat ketat karena terkait penyelenggaraan haji yang memiliki jadwal pasti.
“Kami ini seperti para wartawan, sama-sama punya deadline. Dalam waktu kurang dari satu bulan, semua struktur di tingkat bawah harus selesai dibentuk,” jelasnya.
Dalam pelantikan tersebut, turut dilantik Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kabupaten/Kota, serta pejabat yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan haji.
Perempuan Jadi Mayoritas Jamaah, Porsi Petugas Perempuan Ditambah
Dahnil juga menjelaskan bahwa sekitar 60% jamaah haji Indonesia adalah perempuan, sehingga penambahan petugas perempuan menjadi prioritas.
“Untuk kenyamanan jamaah, terutama perempuan, kami menambah jumlah petugas perempuan. Sekitar 30% dari total petugas utama adalah pembimbing perempuan, agar jamaah merasa lebih dekat dan nyaman dalam berkomunikasi,” ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa aspek kesehatan, akomodasi, serta dukungan media juga terus dipersiapkan secara matang.(erlita)
