KS, JAKARTA – Polda Metro Jaya menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan di Rupatama Lantai 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Kamis (26/2/2026). Rakor ini digelar untuk menguatkan pengawasan harga, keamanan, dan mutu bahan pokok penting menjelang Hari Raya.
Rakor dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Dr. Muh. Ardila Amry, S.H., S.I.K., M.Si. pihak hadir, mulai dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, dinas-dinas terkait, hingga perwakilan pedagang.
Dalam daftar undangan, turut hadir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, hadir pula Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) sebagai perwakilan pedagang pasar.
AKBP Ardila menyebut Satgas di lapangan sudah melakukan pemantauan. “Selama ini sudah dilakukan pengecekan oleh anggota Satgasda sebanyak 46 titik pengecekan dan berjalan dengan lancar,” katanya dalam rakor.
Meski begitu, ia menyoroti temuan yang masih banyak terjadi di lapangan, salah satunya pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). AKBP Ardila meminta dukungan lintas instansi untuk mendorong penertiban administrasi tersebut. “Kendalanya di lapangan, pedagang yang kita temui banyak yang belum memiliki NIB,” ujarnya.
AKBP Ardila juga mengingatkan agar pengecekan komoditas dilakukan tepat sasaran sesuai dengan Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting) sebagaimana Permendag Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting).
Agar data yang dilaporkan oleh petugas yang dilapangan sesuai dan riil dengan hasil pemeriksaan di Pasar, AKBP Ardila meminta petugas yang turun melakukan pengecekan dengan serius. “Tanyakan harga bahan pokok lebih dari sekali untuk memastikan harga riil yang bisa dilaporkan kepada pimpinan,” katanya.
Dari paparan para peserta, Bulog menyampaikan stok beras dan minyak goreng masih mencukupi untuk intervensi pasar di DKI Jakarta. Sementara DPMPTSP menyatakan akan melakukan pembinaan ke pasar-pasar dan mendorong pendataan pedagang yang belum memiliki NIB agar bisa direkomendasikan dan dipercepat proses penerbitannya.
Rakor ditutup dengan penyampaian komitmen sinergisitas dari seluruh Stakeholder untuk melakukan pengawasan secara teratur dan tertib dalam mengawasi Barang Pokok dan Barang Penting guna menekan Harga sesuai dengan edaran dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan pangan dengan harga wajar, aman dan bermutu.
