KS, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan delapan langkah besar dalam transformasi budaya kerja sekaligus gerakan hemat energi yang akan mulai diterapkan pada 1 April 2026.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat luas, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran serta perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
Pertama, dalam skema baru ini, aparatur sipil negara (ASN) akan mulai menjalani pola kerja fleksibel dengan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat. Kebijakan ini berlaku baik untuk ASN pusat maupun daerah.
“Ini akan diatur melalui Surat Edaran dari Menpan RB dan SE dari Mendagri,” tegas Airlangga, Selasa (31/3).
Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen dan mendorong peralihan ke transportasi umum serta kendaraan listrik.
Tak hanya itu, perjalanan dinas ikut dipangkas signifikan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Sementara di ruang publik, pemerintah daerah didorong untuk memperluas pelaksanaan car-free day, baik dari sisi durasi, hari, maupun cakupan wilayah, menyesuaikan karakter masing-masing daerah.
Kedua, transformasi serupa juga diarahkan ke sektor swasta. Meski sifatnya masih berupa imbauan melalui edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan didorong menerapkan WFH dan menggalakkan efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing.
Ketiga, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor tetap harus berjalan normal dari kantor maupun lapangan. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, hingga administrasi kependudukan tetap beroperasi penuh. Sektor strategis swasta, mulai dari industri, energi, logistik, hingga keuangan, juga tidak terdampak kebijakan WFH.
Sementara di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk sekolah dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan ekstrakurikuler.
“Sementara untuk Pendidikan tinggi, semester empat ke atas menyesuaikan surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek),” tegas Airlangga.
Keempat, pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti menghemat listrik di rumah dan tempat kerja, hingga beralih ke transportasi publik.
Meski ada penyesuaian pola kerja, masyarakat tetap diimbau menjaga produktivitas dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
Kelima, kebijakan WFH ini bakal terus dievaluasi setiap dua bulan sekali.
Keenam, dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak besar. Penerapan WFH bagi ASN diperkirakan mampu menghemat hingga Rp6,2 triliun dari APBN.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun, yang akan dialihkan ke belanja yang lebih produktif, termasuk untuk rekonstruksi pascabencana.
Ketujuh, di sektor energi, langkah konkret juga disiapkan. Program biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026, yang diperkirakan mampu menekan penggunaan bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM subsidi melalui sistem barcode MyPertamina, dengan pengisian wajar satu kali penuh per hari untuk kendaraan pribadi.
Sementara itu, poin kedelapan, program penyediaan makanan bergizi (MBG) juga dioptimalkan dengan skema distribusi lima hari dalam seminggu. Khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan angka stunting tinggi, serta sekolah berasrama, program tetap berjalan penuh seperti biasa.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap lahir budaya kerja yang lebih adaptif sekaligus kesadaran kolektif untuk hidup hemat energi.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi transformasi budaya kerja ini,” pungkas Airlangga.
