KS, JAKARTA – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok menerima kunjungan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka In House Training Transportasi Laut yang diikuti oleh 61 auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
Kegiatan yang berlangsung Senin (20/4) ini merupakan bagian dari kerja sama antara Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah.
Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi laut. Sejumlah pejabat tinggi Kementerian Perhubungan turut hadir dalam kegiatan tersebut, bersama jajaran Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok.
Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Fourmansyah, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai jembatan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.
“Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana pengawasan keselamatan pelayaran, penegakan hukum di laut, serta operasi kapal patroli negara dilaksanakan secara nyata,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai peran strategis Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagai representasi kehadiran negara di laut. KPLP memiliki mandat utama dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, penegakan hukum di bidang pelayaran, pelaksanaan pencarian dan pertolongan (SAR), serta perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran.
Peran tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) dalam menjalankan berbagai ketentuan internasional, seperti SOLAS, MARPOL, dan STCW.
Sebagai bagian dari kegiatan lapangan, para peserta berkesempatan mengunjungi kapal patroli negara milik KPLP, yakni KN Damaru P.214 dan KN 348. Kunjungan ini memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan penjagaan, pengawasan, dan penegakan hukum di laut.
Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman praktis terkait sistem operasional patroli laut, koordinasi lintas instansi, serta respons cepat dalam menghadapi situasi darurat di perairan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis aparatur terhadap operasional transportasi laut sekaligus memperkuat sinergi antara Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan unit teknis di lapangan.
Upaya ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional.
Fourmansyah kembali menegaskan komitmen KPLP dalam menjalankan tugasnya.“Yang terpenting bukan hanya struktur organisasi, tetapi seberapa nyata kehadiran KPLP di laut Indonesia,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan operasional, sehingga mampu memperkuat sistem transportasi laut nasional yang aman, selamat, dan berkelanjutan.(erlita)
