KS, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, meninjau langsung penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Rini didampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto.
Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, termasuk integrasi layanan lintas instansi yang telah diterapkan di MPP DKI Jakarta. Selain meninjau fasilitas, Rini juga menyaksikan proses layanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diakses masyarakat dalam satu lokasi. Menurut Rini, kehadiran Mal Pelayanan Publik merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.
Ia menilai MPP tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan terpadu, tetapi juga menjadi simbol transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Tentunya Mal Pelayanan Publik ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah atau mendekatkan layanan kepada masyarakat, jadi masyarakat tidak dipersulit lagi untuk mendapatkan layanan-layanan, karena semua layanan-layanan yang diperlukan masyarakat diintegrasikan di dalam satu tempat yang kita namakan Mal Pelayanan Publik,” ungkap Rini di MPP DKI Jakarta.
Selain meninjau fasilitas dan layanan, Rini juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta selaku pengelola MPP DKI Jakarta. Salah satunya adalah penerapan konsep omnichannel yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan melalui berbagai kanal, baik secara tatap muka, digital, layanan bergerak, maupun anjungan pelayanan mandiri.
“Mal Pelayanan Publik DKI ini sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu pelayanan publik yang bersifat omnichannel, jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan, dan termasuk layanan digital,” ujar Rini. Rini juga mengapresiasi kecepatan penyelesaian sejumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia di MPP DKI Jakarta. Meski demikian, ia mendorong agar berbagai layanan yang masih membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama dapat terus disederhanakan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan yang semakin baik.
“Tadi kita sudah lihat bagaimana masyarakat dimudahkan rata-rata ada yang bisa diselesaikan dalam 15 menit, kemudian antrian pun sudah ada nomornya, kemudian mereka langsung dilayani, dan tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat itu mendapatkan layanan atau kepastian layanan itu betul-betul tuntas,” imbuh Rini.
Menurut Rini, MPP DKI Jakarta telah menunjukkan praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang layak menjadi rujukan nasional. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah lain mengadopsi berbagai inovasi dan sistem layanan yang telah diterapkan guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Mal Pelayanan Publik DKI ini bisa menjadi etalase daripada pelayanan publik nasional, jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Jadi yang paling penting itu masyarakat bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini yang difokuskan adalah kepada user experience dari masyarakat,” pungkas Rini.
MPP DKI Jakarta Perkuat Layanan Cepat, Transparan, dan Ramah Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, mengatakan Mal Pelayanan Publik hadir sebagai simbol transformasi pelayanan di Jakarta. Menurutnya, keberadaan MPP tidak sekadar menyatukan berbagai layanan dalam satu gedung, tetapi juga menghadirkan perubahan paradigma birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat nyata dari reformasi birokrasi. Tidak hanya mudah dalam mengurus izin atau dokumen, tetapi juga tumbuh keyakinan bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang profesional dan berintegritas,” ujar Heru.
Ditambahkan Heru, MPP DKI Jakarta telah menjadi salah satu contoh praktik baik dalam pengembangan pelayanan publik modern di Indonesia. Karena itu, pihaknya akan terus memastikan seluruh layanan publik di Jakarta diselenggarakan secara profesional, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan berkelanjutan. “Sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas juga berperan penting dalam mendukung iklim investasi di Jakarta. Untuk itu, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terus menghadirkan kemudahan perizinan dan layanan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. “Semakin cepat dan mudah layanan perizinan diberikan, semakin tinggi pula kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Jakarta,” pungkas Heru. (***)
