KS, JAKARTA – Pengamanan Pemilu 2024 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Belanda, dipastikan berjalan lancar. Kompolnas melakukan kunjungan ke Den Haag, diterima KBRI perwakilan Belanda.
Kunjungan dipimpin oleh Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto dan didampingi anggota Irjen (Purn) Pudji Hartanto Iskandar, Yusuf Warsyim, H Mohammad Dawam, Poengky Indarti dan Brigjen Musa Ikipson Tampubolon. Rombongan diterima oleh Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean didampingi Atpol Den Haag, Kombes FIbri Karpiananto dan Kombes Deny Manalu.
Dalam diskusinya, Kompolnas mendapat penjelasan bahwa PPLN di Den Haag telah membentuk semua perangkat Panitia Penyelenggara Pemilu. Mulai dari unsur Panwaslu sampai pengawas di tingkat TPS. Dua personel penyelenggara dipersiapkan di setiap TPS. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Den Haag sendiri lebih dari 13.000 adalah suara dan menjadi yang cukup signifikan di Belanda.
Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menyebut pola pengamanan penyelenggaran pemilu di Belanda tahun ini harus menjadi perhatian utama. Koordinasi dengan semua pihak, katanya, menjadi yang terpenting. “Koordinasi ke semua pihak termasuk pengamanan eksternal agar penyelenggaraan pemilu di Belanda berjalan kondusif, tidak ada hambatan yang berarti,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2024).
Komisioner Kompolnas lainnya, Pudji Hartanto Iskandar menambahkan, salah satu tugas pokok Kompolnas adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Oleh karenanya, secara teknis rekomendasi kebijakannya juga akan disampaikan kepada Kapolri. “Oleh karenanya kebijakan penguatan tata kerja Kelembagaan, SDM dan Anggaran bagi Satker Polri pada Atase Kepolisian di seluruh KBRI perlu mendapat perhatian bersama secara serius,” ungkap Pudji.
Sementara itu, Mohammad Dawam berharap seluruh potensi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Belanda dapat diantisipasi dan diprediksi sedini mungkin. Dengan demikian, tidak ada celah gangguan keamanan dalam Pemilu di Belanda pada tahun, meski ini sekecil apapun. “Oleh karenanya, kebijakan penebalan pengamanan Pemilu di Belanda dengan menambah anggota Polri oleh Mabes, hemat kami adalah kebijakan yang relevan dan aktual,” ujar Dawam.
Freddy juga menyatakan sependapat bahwa mengingat eksistensi dan peran Polri sangat dibutuhkan, terkhusus tantangan ke depan. Ia mengakui, akan banyak yang dihadapkan Polri pada isu transnational crime, kejahatan narkoba, siber, kejahatan keuangan antar negara, dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh para diplomat. (red/int)
