
KS, LANGSA – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Aceh menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Fokus Group Discussion (FGD) terhadap TPPS Kota Langsa Tahun 2024. Diketahui, Keluarga Risiko Stunting dan Pasangan Usia Subur (PUS) Terlalu Tua di Kota Langsa meningkat.
Rapat koordinasi (rakor) ini bertujuan mendapatkan informasi tentang proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan intervensi dan indentifikasi kendala kegiatan percepatan penurunan stunting (PPS), guna perbaikan ke depan.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Walikota Langsa, Kamis (25/7/2024), dan dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, Safrina Salim; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Langsa, Ali Musafah; Tim Monev TPPS Aceh; Kepala OPD KB Kota Langsa; Tim PPS Kota Langsa; dan Satgas Stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, saat memberikan sambutan pada rakor tersebut mengatakan, stunting menjadi salah satu isu prioritas yang ditetapkan pemerintah. Ini karena persoalan stunting akan sangat berpengaruh pada persoalan kesejahteraan dan kesehatan anak bangsa. Juga sangat berdampak pada berjalannya roda pembangunan di Indonesia.
Untuk itu, ia berharap melalui monitoring dan evaluasi dapat dilakukan penyegaran terkait dengan tugas dan fungsi TPPS dari level kota sampai desa. Termasuk melakukan evaluasi program kegiatan yang sudah dilakukan. Baik dari cakupan intervensi spesifik maupun sensitif, serta cakupan indikator lainnya yang merupakan amanat Perpres No. 72/2021 serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Pasti, dan juga perencaaan ke depan.
Lanjut Safrina, komitmen dan kerjasama yang telah dibangun agar lebih solid, sehingga mendorong munculnya inovasi baru dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Kota Langsa berada pada angka 22,1 persen. Namun pada 2023, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting menjadi 25,6 persen atau naik 3,5 persen.
“Bukan stunting saja yang naik. Jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) juga mengalami kenaikan menjadi 7.572 atau naik 108 keluarga. Padahal, pada 2022 KRS Kota Langsa berjumlah 7.464,” sebut Safrina.
Lanjutnya, sebaran KRS terbesar berada di Kecamatan Langsa Baro, berjumlah 2.520 keluarga, dan Kecamatan Langsa Barat 2.105 Keluarga. Selain itu, kata Safrina, PUS Terlalu Tua meningkat dari 2022 sejumlah 6.325 dan menjadi 7.003 pada 2023.
“Peningkatan KRS menjadi faktor peningkatan prevalensi stunting. Ini perlu perhatian kita semua. Data KRS ini menjadi bahan perencaaan kegiatan dan program agar tepat sasaran,” tegas Safrina.
Menjawab terkait meningkatnya jumlah KRS, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Langsa, Ali Musafah, mewakili Walikota Langsa, usai membuka rakor mengatakan akan melakukan pendampingan keluarga yang berisiko stunting yang akan dititikberatkan pada calon pengantin, ibu hamil, baduta, dan balita. “Harapan kami pada akhir 2024, angka stunting dapat mengalami penurunan,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemko Langsa telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, harapan kami masyarakat dan stakeholder terkait, bersinergi dan kerja keras lagi, bersama-sama menurunkan stunting,” pungkasnya.*