KS, Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah di acara diskusi publik bertema “Raja Kecil Daerah Mulai Bergerilya”, Senin 4/5/2026 di Jakarta
Iskandar menegaskan kalau ini didiamkan maka akan semakin masif gaya-gaya seperti ini di daerah-daerah lain, belum lama kita dengar di Kalimantan Timur, yaitu Gubernur nya yang semua familynya memegang jabatan-jabatan publik di daerahnya lewat pilkada, maupun menjadi parlement di pusat, ini preseden buruk, memangkas generasi-generasi muda potensial untuk masuk dalam konstelasi politik daerah, karena maraknya dynasti yang merasa ketakutan atau memang mencari perlindungan di generasi mereka ke depan, ini tak bisa dibiarkan dan harus kita lawan kata Iskandar.
Hari ini saya mendengar kabupaten Rokan hilir provinsi Riau yang sama dilakukan oleh seorang bupati, dimana anaknya seorang anggota parlement senayan dan sanak saudaranya yang lain di posisi-posisi strategis di kabupaten itu, pertanyaan saya, apa yang bisa diselesaikan oleh keluarga ngurus bangsa ini??, ngurus kabupaten itu???, dalam diskusi ini mari kita sepakati untuk bersama-sama memangkas gaya seperti ini.
Bupati Rokan hilir juga disinyalir menggunakan ijasah palsu dalam pencalonannya di pilkada 2024 lalu, ini masif beritanya disana, Tiba-tiba redup, saya juga tak tahu alasannya apa, apa dianggap benar atau sebaliknya pelapor dibuat senang
Rokan hilir adalah wilayah Indonesia yang mempunyai potensi alam yang luar biasa termasuk minyaknya, kalau daerah potensial diurus sama satu keluarga maka dipastikan akan ada manipulasi dalam mengelolanya, rakyat disana harus melihat dengan jeli, karena semua sumber daya alam disana adalah milik rakyat Rokan hilir, bukan milik bupati sekeluarga,
Dia yang keluarkan regulasi, DPRD yang putuskan yang notabene ketua DPRD juga masih familynya, ini negara dianggap guyonan sama mereka-mereka,
Lalu siapa yang bertanggung jawab?, Partai politiklah yang paling bertanggung jawab atas gaya birokrat jebolan pilkada ini, ini sangat memalukan.
Belum lagi bupati membuat survey yang hampir 90% masyarakatnya puas dengan kinerjanya, saya sampaikan kepada lembaga surveynya “Kalau bohong jangan terlalu semangat”!!, ini justru memalukan lembaga survey itu sendiri, kalau buat survey kan harus satu paket dengan wakilnya, kalau buat survey seolah kinerja personal bupati ini memalukan,
Mendagri harus buat peraturan terbaru kepada calon-calon kepala Daerah bersama komisi II DPR RI, supaya tak seenak mereka mengacak-acak tatanan yang ada, negeri ini punya rakyat Indonesia, bukan milik orang per orang kata Iskandar menutup wawancaranya.(erlita)
