KS, JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta, mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diberikan terkait koordinasi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan tingkat Provinsi.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya mempertahankan prestasi tersebut.
Sebagai informasi, KPK memberi penghargaan tersebut berdasarkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP). Pemprov Bali menempati posisi pertama dengan MCP mencapai 96, diikuti Pemprov Jawa Barat 95,94, dan DKI Jakarta 95,75.
“Capaian ini menandakan bahwa kita sudah ada di zona tertinggi dan semua yang menggunakan aplikasi zona-zona tertentu sudah baik. Pelayanan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan kita teruskan pada tahun-tahun mendatang,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (12/12/2023).
KPK Panggil Bupati Raja Ampat Terkait Korupsi Pj Bupati Sorong
Heru mengatakan dirinya ingin sikap antikorupsi ditanamkan sejak dini. Dia mengatakan penanaman sikap antikorupsi terhadap anak bisa dilakukan lewat cerita hingga permainan.
“Tadi saya bertemu anak-anak SD kelas 6, bercerita, mengobrol, dan mencoba kuis. Lalu, ada sejumlah tulisan, seperti disiplin, jujur, ikhlas, yang dapat menanamkan motivasi antikorupsi sejak dini kepada anak-anak,” jelasnya.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefullah Hidayat menjelaskan Pemprov DKI Jakarta turut berpartisipasi dalam peringatan Hakordia 2023 dengan menghadirkan Bus Penyuluhan Antikorupsi. Syaefullah menyebut bus tersebut berkeliling ke sekolah setiap hari untuk mengedukasi anak-anak peserta didik mengenai nilai-nilai antikorupsi.
“Di dalamnya ada game, baca dongeng, dan segala macam. Kemudian, ada pula penampilan dari anak-anak, yaitu pantun, puisi, monolog, dan bernyanyi, yang semua bernuansa antikorupsi. Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini terus mengedukasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta bebas dari tindakan korupsi,” ujarnya.
Syaefullah mengatakan Pemprov DKI juga membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), SIM Keliling, dan Samsat Keliling berkoordinasi dengan Kepolisian.
“Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik sekarang sudah begitu mudah dan cepat. Itu bisa diakses secara transparan dan akuntabel,” ujarnya. (red/dtk)
