KS, JAKARTA – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menegaskan bahwa lembaganya menjalankan fungsi investigasi dan pengawasan terhadap laporan keuangan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan melakukan pemerasan seperti yang ditudingkan oleh pihak tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Iskandarsyah melalui sambungan telepon pada Selasa (17/2/2026). Ia membantah keras adanya pernyataan yang mengatasnamakan dirinya maupun jajaran direksi ETOS yang beredar di luar klarifikasi resmi lembaga.
“Apabila ada pernyataan yang bukan dari saya langsung, atau bukan dari Direktur Infokom saya, Dwiki, maupun Direktur Riset saya, Paskal Sirait, maka itu adalah bohong. Sekali lagi saya tegaskan, bohong,” ujar Iskandarsyah.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap penyalahgunaan nama lembaga. Menurutnya, ETOS akan menempuh jalur hukum terhadap siapa pun yang menggunakan nama lembaga tanpa izin atau di luar sepengetahuan pimpinan resmi.
“Saya akan menempuh jalur hukum apabila mereka melakukan ini dengan membawa nama ETOS Indonesia Institute,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyebut langkah hukum tersebut akan didahului dengan koordinasi internal bersama jajaran pengurus ETOS Indonesia Institute.
Investigasi Sejumlah BUMN
Iskandarsyah membenarkan bahwa sepanjang tahun 2025, ETOS Indonesia Institute melakukan investigasi terhadap sejumlah perusahaan pelat merah berdasarkan analisis laporan keuangan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah PT Pupuk Indonesia. Menurutnya, perusahaan tersebut diduga melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun buku 2023 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,3 triliun.
Selain itu, PT PLN (Persero) juga masuk dalam radar investigasi ETOS berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Dalam kajian tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mendekati Rp70 triliun.
Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA turut disebut dalam hasil kajian ETOS berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, dengan estimasi potensi kerugian negara sebesar Rp230 miliar.
“Selain ketiga perusahaan tersebut, kami tidak atau belum melakukan investigasi kembali. Jadi, ini yang harus diluruskan,” katanya.
Iskandarsyah kembali menekankan bahwa aktivitas lembaganya murni bersifat pengawasan dan kajian terhadap laporan keuangan, bukan tindakan pemerasan seperti yang dituduhkan.
“Kawan-kawan media dapat melihat sendiri bahwa kalau yang berbicara salah, itu bukan kami. Kami mengkritisi laporan keuangan BUMN, bukan memeras BUMN,” pungkasnya.(erlita)
