KS, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan BBM Subsidi menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pada Minggu, (03/09/2022). Aksi itu berlangsung di depan taman mahkam pahlawan Salubulo, tepatnya Jl. Dr. Ratulangi, Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo.
Puluhan mahasiswa tersebut membentangkan spanduk yang betulisan “BBM Naik Rakyat Tercekik”. Adapun tuntutan dari Front Perjuangan BBM Subsidi, yakni: Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan Berantas mafia minyak BBM.
Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Palopo dan Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya yang berpayung dalam Aliansi Front Perjuangan BBM Subsidi, melakukan Long march dari titik awal Traffic light Salubulo sampai pada Taman Makam Pahlawan melakukan orasi dan aksi simbolik dengan mendorong motor sebagai bentuk protes.
Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19, terlebih kenaikan harga BBM bersubsidi akan sejalan dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat dan nantinya akan terjadi inflasi.
Rihal yang biasa disapa Corsa, selaku jenderal lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa naiknya harga BBM bersubsidi adalah tamparan keras bagi rakyat dan akan berdampak pada semakin jatuhnya rakyat ke jurang kemiskinan.
“Kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar akan sangat berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah dan secara tidak langsung akan mendorong pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam,” tegas Rihal.
Selain itu, dia menilai bahwa naiknya harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar akan memicu kenaikan harga logistik di berbagai sektor. Pasalnya BBM merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia dalam untuk mendistribusikan barang.
“Kenaikan harga BBM bukan hanya memicu kenaikan biaya transportasi, melainkan kenaikan BBM juga akan membuat harga bahan-bahan logistik meningkat dan secara tidak langsung akan mendorong kenaikan biaya-biaya lainnya,” terangnya.
Sejalan dengan Rihal, Budhi selaku wakil jenderal lapangan dalam orasinya menegaskan bahwa mahasiswa menolak kenaikan BBM subsidi, yang harga semula BBM jenis PERTALITE Rp. 7.650/Liter menjadi Rp. 10.000/Liter. PERTAMAX Rp. 12.500/Liter Menjadi Rp.14.500/Liter. SOLAR dari Rp. 5.150/Liter menjadi Rp. 6.800/Liter. Ia juga menilai tidak tepat sasarannya distribusi BBM bersubsidi diakibatkan oleh tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah.
“Kita melihat kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah tidak ideal padahal kita dalam posisi transisi dari pandemi menuju endemi. Lebih mirisnya sebanyak 80% BBM subsidi dinikmati oleh kalangan atas dan hanya 20% masyarakat kalangan bawah yang menikmatinya artinya BBM subsidi tidak tepat sasaran. Hal ini diakibatkan oleh gagalnya pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap proses distribusi BBM bersubsidi,” tutup Budhi yang juga Ketua
Bidang PC KMHDI Palopo. (Wid)
