KS, JAKARTA – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat koordinasi terkait kondisi perekonomian Indonesia, terutama mengenai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi. Selain itu, rapat tersebut juga menjadi wadah bagi otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Dan alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan,” jelas Dasco dalam konferensi pers seusai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (6/6).
Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa fokus utama koordinasi fiskal dan moneter saat ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam rapat tersebut, lanjutnya, otoritas fiskal dan moneter menghasilkan dua strategi yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas rupiah.
Pertama, pemerintah dan BI sepakat untuk terus meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen surat utang, baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), guna mendorong arus modal asing masuk (capital inflow).
Upaya tersebut bertujuan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri, menjaga kepercayaan pasar, serta mengantisipasi arus modal keluar (capital outflow) di tengah kenaikan imbal hasil surat utang global.
Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah. Kenaikan terbaru terjadi pada 13 Mei lalu, ketika BI menaikkan suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing menjadi 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat tingkat imbal hasil SBN tetap stabil pada awal Juni, yakni 6,67 persen untuk SBN berdenominasi rupiah dan 5,42 persen untuk SBN berdenominasi dolar AS.
Strategi tersebut sebelumnya telah berhasil menciptakan arus modal asing bersih (net inflow) ke Indonesia.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa SRBI menghasilkan net inflow sebesar Rp99,9 triliun sejak awal tahun hingga 3 Juni 2026. Sementara itu, SBN mencatat net outflow sebesar Rp10,8 triliun sepanjang periode yang sama, namun berhasil membukukan net inflow sebesar Rp70,1 triliun sejak 1 April hingga 3 Juni 2026.
“Oleh karena itu, fiskal dan monetar sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Kedua, Perry menjelaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Upaya tersebut dilakukan BI melalui pengelolaan kas pemerintah, namun dengan memberikan bunga yang lebih tinggi kepada pemerintah.
Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas sesuai dengan dinamika global dan domestik yang berkembang saat ini.
“Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi, yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat,” pungkas dia.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah akan terus memastikan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh perekonomian.
“Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai rupiah,” tutur Purbaya.
