KS, JAKARTA — Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok menginisiasi _Joint Exercise Business Continuity Management System_ (BCMS) Tumpahan Minyak yang melibatkan lebih dari 30 stakeholder strategis pelabuhan dalam satu sistem penanganan krisis terintegrasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Kegiatan ini menjadi inisiatif _port-wide integrated_ BCMS pertama di Indonesia yang mengintegrasikan regulator, operator terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, fasilitas logistik, serta berbagai instansi pemerintah dalam satu kerangka Business Continuity Management System berbasis ekosistem pelabuhan.
Latihan bersama tersebut dilaksanakan melalui skenario tabrakan kapal akibat engine failure yang memicu pencemaran minyak di kolam pelabuhan dan menguji kesiapan seluruh stakeholder dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat.
Pelabuhan Tanjung Priok sendiri merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan throughput mencapai sekitar 7,6–8,3 juta TEUs per tahun dan menangani lebih dari separuh arus petikemas internasional Indonesia. Posisi strategis tersebut menjadikan Tanjung Priok sebagai simpul utama rantai pasok nasional sekaligus salah satu gerbang perdagangan internasional terpenting Indonesia.
Gangguan operasional berkepanjangan di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi mempengaruhi distribusi logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, distribusi energi dan pangan, hingga rantai pasok industri nasional dan konektivitas perdagangan internasional Indonesia.
Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, mengatakan bahwa penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
“Sebagai regulator, peran kami bukan hanya menetapkan aturan, tetapi memastikan seluruh ekosistem pelabuhan bergerak dalam satu irama ketika krisis terjadi. BCMS ini merupakan wujud nyata fungsi KSOP sebagai orkestrator yang mengintegrasikan seluruh stakeholder agar respons kedaruratan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan struktur komando yang jelas,” ujar Capt. Heru Susanto di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, pengalaman pengelolaan arus logistik selama periode Nataru, angkutan Lebaran, hingga berbagai kondisi kepadatan operasional sebelumnya menunjukkan pentingnya sinergi lintas stakeholder pelabuhan dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional.
Inisiatif BCMS tersebut disusun melalui kolaborasi antara KSOP Utama Tanjung Priok, Pelindo Regional 2, operator terminal, dan stakeholder pelabuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi risiko kawasan pelabuhan serta evaluasi penanganan berbagai potensi krisis operasional sebelumnya.
Ketua Tim Penyusun BCMS Pelabuhan Tanjung Priok, Tedy Herdian, menjelaskan bahwa dokumen BCMS menetapkan delapan skenario risiko kritikal sebagai acuan utama pengelolaan keberlangsungan operasional pelabuhan, yakni pandemi kesehatan, terorisme, kerusuhan massa, kebakaran besar, tumpahan minyak, kemacetan logistik parah, gangguan kelistrikan, serta bencana alam.
“Dokumen BCMS ini bersifat dinamis dan akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan risiko, kompleksitas operasional pelabuhan, serta tantangan rantai pasok global,” kata Teddy.
Setelah dokumen BCMS selesai disusun, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, menunjuk Ahsin Fuadi dari Pelindo Regional 2 Tanjung Priok sebagai Ketua Pelaksana Joint Exercise BCMS dengan skenario insiden pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal.
Latihan ini bertujuan menguji efektivitas prosedur penanganan krisis yang telah disusun agar dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur di lapangan.
Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan arah strategis Pelindo dalam membangun sistem pengelolaan krisis, port resilience, dan ketahanan pelabuhan yang terintegrasi.
“Kami menyambut baik inisiatif KSOP ini karena sejalan dengan strategi Pelindo dalam membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respons terhadap kondisi darurat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilien,” ujar Yandri.
_Joint Exercise_ BCMS ini melibatkan berbagai terminal dan fasilitas pelabuhan yang telah comply terhadap standar keamanan internasional _International Ship and Port Facility Security Code_ (ISPS Code), termasuk terminal petikemas internasional, terminal energi, terminal multipurpose, terminal kendaraan, serta fasilitas logistik lainnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Selain penggelaran peralatan penanggulangan tumpahan minyak (_oil spill response equipment_), latihan juga menguji sistem komando kedaruratan, koordinasi lintas terminal, aktivasi command center, pengambilan keputusan strategis, perlindungan area sensitif, pengamanan alur pelayaran, hingga strategi pemulihan operasional pelabuhan pasca insiden.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai kesiapan penanganan kedaruratan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap pelabuhan Indonesia.
“Kementerian Perhubungan sangat mendukung upaya KSOP Utama Tanjung Priok dalam membangun sistem penanganan krisis yang terkendali, terukur, dan terintegrasi. Sinergi lintas stakeholder dengan komando yang jelas menjadi kunci menjaga keberlangsungan dan keandalan layanan pelabuhan nasional,” ujar Masyhud. (***)
