KS, JAYAPURA – Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) dari unsur adat, Max Adnir Uhi, mengecam keras berbagai aksi kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Max menyampaikan, MRP mengutuk tindakan pembunuhan terhadap pilot dan kopilot pesawat Smart Air yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, terlebih korban diketahui telah lama mengabdi dan bekerja di Papua.
“Kami sangat mengutuk keras tindakan tersebut. Korban adalah warga sipil yang sudah lama mengabdi di Tanah Papua,” kata Max dalam keterangan di Jayapura.
Selain itu, MRP juga menyoroti kasus pembantaian warga sipil di Kabupaten Yahukimo, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut dia, tindakan kekerasan di area pendidikan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena sekolah merupakan tempat membangun masa depan generasi Papua.
“Sekolah adalah tempat mendidik anak-anak kita untuk membangun negeri ini. Kalau pendidikan terganggu karena rasa takut, maka masa depan Papua juga ikut terancam,” ujarnya.
Ia juga menyinggung peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, yang semakin menambah daftar panjang gangguan keamanan di wilayah pegunungan Papua.
MRP, lanjutnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua, mulai dari pemerintah daerah, DPRP, MRP, hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat, untuk duduk bersama dalam satu forum guna merumuskan langkah bersama menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurut Max, kondisi keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan di Papua. Tanpa jaminan keamanan, proses pembangunan akan sulit berjalan optimal.
“Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya TNI dan Polri. Kita semua, termasuk masyarakat, harus menjaga tanah Papua agar tetap aman dan damai,” katanya.
MRP juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Papua, khususnya di daerah pedalaman dengan medan yang berat dan penuh tantangan.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah pusat serta jajaran TNI dan Polri, termasuk Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua, untuk terus memperkuat langkah pengamanan guna menjamin rasa aman bagi masyarakat.
Max mengungkapkan, situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk adanya sekolah di wilayah pegunungan yang terpaksa tutup karena guru dan siswa merasa khawatir.
“Kalau keamanan tidak terjamin, masyarakat menjadi resah dan aktivitas terganggu. Karena itu, mari kita duduk bersama dan menyampaikan pesan bahwa Papua tetap harus kita jaga sebagai tanah yang damai,” ujarnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersatu menjaga stabilitas keamanan demi masa depan Papua yang lebih baik.
