KS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran utama pemerintah dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 adalah memastikan ketersediaan anggaran dan kesiapan aparat pengamanan di setiap daerah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memastikan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berjalan sesuai rencana.
“Dalam hal ini pekerjaan dari Kementerian Dalam Negeri, mengejar NPHD harus jadi dan harus direalisasi,” ujar Mendagri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Mendagri memaparkan, anggaran untuk KPUD, Bawaslu, Polri, dan TNI telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan permintaan dan kesepakatan masing-masing daerah.
Kemendagri juga mengoptimalkan peran aparat pengamanan di luar TNI/Polri untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan tertib. Untuk itu, Kemendagri meminta pelibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kunci utamanya adalah akurasi dari potensi kerawanan di tiap daerah,” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Bawaslu untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada benar-benar dijalankan.
“Dan kemudian sudah ada juga upaya-upaya yang telah kami lakukan, mulai dari Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian dengan seluruh Pj. (Penjabat) dan lain-lain, yang semuanya ada rekamannya, yang menyampaikan untuk mengambil posisi netral,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI ini turut dihadiri Pj. Gubernur Jawa Timur, serta para bupati/wali kota se-Provinsi Jawa Timur.
