KS, MALANG – Unit Pemberantasan Pungutan Saber Pungli Kabupaten Malang mengungkap praktik pungutan liar (pungli) pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih mengatakan pengungkapan praktik pungli itu dilakukan dua tersangka berinisial DKO (37) dan W (57) yang bermula dari laporan masyarakat.
“Sekitar awal Mei 2024, Tim UPP Saber Pungli Kabupaten Malang mendapatkan informasi di Dusun Kalirejo terdapat seseorang yang bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa pemohon perlu datang ke Kantor Dispendukcapil,” kata Imam, Senin (27/5).
Dijelaskan Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Malang, informasi pungli pengurusan dokumen itu didapatkan dari salah satu warga yang mengurus pembuatan KTP ke seorang calo tanpa prosedur dengan diminta sejumlah biaya.
Setelah mendapatkan laporan itu, Tim UPP Saber Pungli Kabupaten Malang melakukan penyelidikan, lalu mengantongi identitas tersangka berinisial W yang merupakan calo pengurusan dokumen kependudukan tersebut. “Akhirnya, tim melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 Mei 2024, ketika ada seseorang yang menyerahkan uang atas pengurusan KTP,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan W selaku calo pengurusan dokumen kependudukan itu, dia bisa membantu proses pengurusan dengan memberikan sejumlah uang kepada salah satu tenaga honorer di Dispendukcapil berinisial DKO. W meminta uang Rp150 ribu kepada masyarakat yang mau dibantu mengurus KTP dan Rp125 ribu untuk pengurusan KK. Dari hasil yang diperoleh W sebesar 50 persen diberikan kepada DKO.
“Tersangka W yang merupakan calo telah melakukan pungutan dalam penerbitan KTP elektronik sebesar Rp150 ribu per buahnya. Lalu, dari uang tersebut, W memberikan setengahnya kepada DKO,” bebernya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menambahkan para tersangka telah melakukan praktik pungli untuk pengurusan dokumen kependudukan sejak Januari 2024. Para tersangka dalam periode Januari hingga Mei 2024, ada sebanyak 200 permintaan pengurusan KTP dan lebih dari 30 permintaan pengurusan KK. Keuntungan yang diterima para tersangka lebih dari Rp5 juta per bulan.
“Keuntungan kurang lebih sebesar Rp5 juta per bulan. Praktik ini, berdasarkan keterangan tersangka dilakukan sejak Januari 2024,” ucapnya.
Dalam kasus tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan keping KTP elektronik, 70 keping KTP elektronik kosong atau rusak, uang tunai sebesar Rp300 ribu, mesin pemindai sidik jari, termasuk satu unit mesin pencetak KTP elektronik. Tersangka DKO dijerat dengan Pasal 95 B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (red/int)
