KS, JAKARTA – Pulau Sumatra merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan, agar tantangan ‘supermarket’ bencana bisa dirubah menjadi ‘laboratorium’ yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.
Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI didampingi Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan meninjau UPT Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang nantinya akan diproyeksikan menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra.
Sekretaris Utama BNPB mengatakan, pembangunan Balai Besar BNPB Regional Sumatra dimaksudkan untuk menjadikan Penanganan Darurat Bencana, khususnya di pulau Sumatra menjadi lebih efektif. Penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui 2 parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan.
“Dengan adanya balai besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi,” jelas Lilik dalam paparannya pada Rabu (9/8/2021) di UPT BNPB, Kota Padang.
Lilik juga menambahkan, Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana “naik kelas” UPT tersebut.
“Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatra,” kata Yandri dalam kunjungannya.
Yandri mengatakan, pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait.
“Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait,” jelas Yandri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar.
“Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada,” kata Mahyeldi.
Nantinya, balai besar ini akan memiliki empat fungsi antara lain sebagai kantor, kemudian sebagai gudang logistik untuk regional Sumatra, serta tempat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BNPB.
Sekretaris utama BNPB didampingi kalaksa BPBD Sumbar juga berkesempatan untuk mendampingi jajaran anggota Komisi VII berkeliling meninjau fasilitas yang dimiliki UPT BNPB saat ini. Ada beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan sekarang seperti gudang logistik, ruang pertemuan, tempat penginapan atau wisma, kantin, dan juga Pusat Pengendalian Operasi.
John Kenedy, anggota komisi VIII yang turut hadir dalam kunjungan menambahkan apabila nantinya dijadikan balai besar, maka harus ada sumber daya manusia yang dapat mengelola secara umum dan khusus fasilitas juga logistik tersebut.
“Ketika nanti sudah tersedia kebutuhan peralatannya, harus ada juga sumber daya manusianya yang mengelola. Jangan sampai rusak sia-sia dan tidak bisa dipakai saat dibutuhkan,” tambah John.
Turut hadir dalam kunjungan Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjsama BNPB, Zahermann Muabezi. (Wid)
