KS, JAKARTA – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (PW BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi DKI Jakarta siap memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu dan khususnya anggota Pemuda Pancasila.
“Awalnya badan PW BPPH ini dibentuk untuk memberikan bantuan hukum terhadap anggota PP, namun kedepannya kita akan bekerjasama dengan Kemenkumham agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” terang Ketua PW BPPH DKI Jakarta Elias Sembiring, SH, MH usai dilantik di Bamboo Ball Room Hotel Ibis, kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (13/01/2023).
Elias mengatakan, bantuan hukum terhadap masyarakat serta para anggota PP tersebut akan dilakukan pembahasan dalam program kerja Pengurus PW BPPH Periode 2022-2027 dalam sidang Pleno yang akan dilaksana dihari dan tempat yang sama.
“Setelah dilakukan pembentukan tim kerja nantinya mereka akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat DKI Jakarta. Serta nantinya masyarakat yang membutuhkan dapat meminta bantuan hukum ke Kantor Sekretariat PW BPPH PP untuk diberikan pendampingan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris PW BPH PP Mahadita Ginting, SH, MH mengungkapkan, Tim Advokat yang ada dalam PW BPH Pemuda Pancasila sendiri sebanyak 50 orang yang nantinya dapat melakukan pendampingan mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan dan juga Kejaksaan.
“PW BPPH ini akan kami dengungkan kembali untuk memberikan bantuan hukum maupun pendampingan hukum kepada masyarakat setelah sempat tenggelam,” imbuhnya. Dikatakanya, program yang dilakukan BPPH, untuk membantu sesama warga yang kurang mampu.
Menurut Mahadita dengan adanya BPPH Pemuda Pancasila masyarakat berharap dapat terlindungi. Selain itu juga para Advokat yang tergabung dalam BPPH dapat menerapkan ilmu hukum yang didapatkan disekolah hukum.
“Kami juga membuka pintu se lebar-lebarnya kepada para Sarjana Hukum yang akan magang serta kepada advokat yang ingin bergabung dalam PW BPPH,” tegasnya. (ris)
