KS, SURABAYA – Komisi X DPR RI melakukan uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi di Kampus Unair Surabaya, Jum’at (27/05).
“Secara lebih luas kami ingin mengetahui bagaimana pandangan para akademisi dan pemangku kepentingan bidang psikologi terhadap substansi pengaturan RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi” ungkap Dede Yusuf Macan Efendy yang juga Wakil Ketua Komisi X.
Politisi Partai Demokrat yang juga mantan aktor film ini menegaskan, Komisi X mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk membahas RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi melalui Surat No. PW/00774/DPR RI/I/2021.
Berbagai Proses sudah dilakukan di Panja, mulai dari Raker dengan mitra kerja, RDP, RDPU, Rapat Panja dan Kunker. Secara umum RUU mengatur Tiga hal yaitu, pendidikan psikologi, Layanan Psikologi, dan organisasi Psikologi.
Sementara itu, Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar menyatakan Kunker sebagai sosialiasi sekaligus uji publik terhadap RUU.
Ditegaskan Bang Pur sapaan akrabnya, bahwa psikologi saat ini tidak hanya berkiprah dalam pendidikan dan sekolah, klinis, konseling, industri-organisasi, dan forensik.
“Lebih luas juga terkait dengan pengembangan komunitas, perilaku konsumen, kesehatan dan rehabilitasi, pelayanan keluarga, olahraga, dan bahkan militer, ” jelas politisi dari Dapil Jatim IV Jember-Lumajang.
Ada delapan UU yang saling berkaitan dengan pelayanan profesi psikologi yaitu Tentang kesehatan jiwa (UU No.18/2014), Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014), Perlindungan Anak (UU No.35/2014), Tenaga Kesehatan (UU No.36/2014), Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU No.10/2016), Pemilu (UU No.7/2017), Perlindungan Tenaga Migran Indonesia (UU No. 18/2017) dan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5/2018).
Lebih lanjut Bang Pur menyatakan untuk menjembatani itu semua dibutuhkan kualifikasi pendidikan, legalitas, kompetensi dan pengalaman tertentu.
“Tujuan utamanya adalah demi mewujudkan kehidupan yang semakin layak bagi setiap warga negara Indonesia.” pungkasnya. (red)
