KS, JAKARTA – Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta menggeruduk gedung Balaikota DKI Jakarta.
Aksi sejumlah mahasiswa itu menyerukan menolak kebijakan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Rifqi Adyatma menegaskan jika pihaknya menolak keras kebijakan ERP.
“Kenapa? Karena hal tersebut tdk relevan. Karena per hari ini ekonomi warga Jakarta baru saja pulih dari pandemi Covid-19,” kata Rifqi saat ditemui di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis, (23/2/2023).
Perwakilan mahasiswa tersebut, mengancam apabila kebijakan ERP tidak dibatalkan maka mahasiswa bersama masyarakat lainnya akan melakukan aksi besar-besaran.
“Kami akan meningkatkan eskaliasi besar-besaran. Mungkin kami akan bersama temen-teman ojek online dan dari aliansi masyarakat lainnya. Karena kemarin kami konsol di Trisakti untuk aksi tgl 28, salah satu tuntutannya adalah pencabutan ERP itu sendiri,” ungkapnya.
Diketahui, rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau ERP menuai polemik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak masyarakat memberikan masukan terkait rencana penerapan ERP.
“Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2).
Heru menjelaskan kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Dia mengatakan penerapan ERP masih butuh waktu panjang karena aturannya masih dalam kajian.
“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian,” ujarnya. (ris/int)
