KS, JAKARTA – Beras tanpa dokumen masuk ke Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penyegelan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, pada Minggu (23/11). Tindakan tegas ini menyusul ditemukannya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand yang masuk tanpa persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Penemuan ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah menjaga kedaulatan pangan nasional.
Impor beras ilegal ini dilakukan oleh perusahaan berinisial PT MSG, di mana beras tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025 dan dibongkar pada tanggal 22 November. Kemudian, beras ratusan ton itu langsung dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Mentan Amran menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak bisa ditoleransi karena merugikan negara dan petani.
Penyegelan gudang beras di Sabang ini merupakan respons cepat dari Amran setelah menerima kabar tersebut, bahkan saat ia sedang menjalani perawatan medis. Ia segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk memastikan tindakan cepat dilakukan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras dan menindak tegas pelaku impor ilegal.
Kronologi Penemuan dan Penindakan Impor Beras Ilegal
Beras asal Thailand yang menjadi objek penyegelan ini tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, namun belum dibongkar saat itu. Pembongkaran baru dilakukan pada tanggal 22 November, setelah itu beras langsung dibawa ke gudang milik PT MSG. Proses ini berlangsung tanpa persetujuan resmi dari pemerintah pusat, yang menjadi dasar tindakan penyegelan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ia menerima kabar mengenai impor beras ilegal ini saat sedang menjalani perawatan infus. Namun, demi memastikan tindakan cepat sesuai arahan Presiden untuk menjaga stabilitas pangan nasional, ia langsung menghentikan perawatannya. Prioritas utama adalah penanganan kasus ini demi kepentingan bangsa.
Setelah menerima informasi, Mentan Amran segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam. Koordinasi yang cepat ini membuahkan hasil dengan langsung disegelnya gudang beras tersebut. Penegak hukum bergerak sigap untuk memastikan tidak ada satu butir beras pun yang keluar dari gudang sebelum proses hukum berjalan.
Amran mengapresiasi tim penegak hukum yang bergerak cepat dalam menyegel beras ilegal tersebut. Ia juga memastikan bahwa seluruh proses hukum akan dijalankan secara transparan dan tuntas. Tindakan ini merupakan pesan tegas bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan praktik impor ilegal yang merugikan negara.
Kebijakan Pemerintah dan Dampak Impor Beras Ilegal
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto melarang impor beras saat stok nasional melimpah harus dipatuhi oleh seluruh aparatur negara. Tindakan tegas terhadap pelanggaran seperti impor beras ilegal ini menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa. Kepatuhan terhadap kebijakan ini sangat krusial untuk stabilitas pangan.
Amran juga menekankan bahwa stok beras Indonesia saat ini dalam kondisi sangat aman, bahkan mencapai posisi tertinggi menjelang akhir tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi dari produksi lokal. Oleh karena itu, impor ilegal sangat merugikan dan mencederai semangat kemandirian pangan yang sedang digalakkan pemerintah.
Menurutnya, dalih harga beras Thailand dan Vietnam yang lebih murah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan impor ilegal. Indonesia telah berhasil menekan impor hingga stok nasional melimpah dan harga tetap terkendali tahun ini. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa kemandirian pangan adalah tujuan yang realistis.
Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa beberapa negara sebelumnya meminta kuota ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolak. Penolakan ini karena produksi dalam negeri mencukupi, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kekuatan pangan Indonesia. Hal ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan.
Kejanggalan Proses dan Penelusuran Pelaku Impor Ilegal
Amran menyoroti kejanggalan dalam proses impor beras ilegal ini, karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November. Sementara itu, izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya, yang menunjukkan indikasi perencanaan matang dari pihak importir. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai celah dalam pengawasan.
Mentan menjelaskan bahwa saat ditanyakan kepada Dirjen, Deputi, dan Bapanas, mereka semua menyatakan menolak persetujuan impor tersebut. Namun, impor beras ilegal tetap dilakukan, yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius. “Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Amran menegaskan bahwa tindakan ilegal ini mencederai nasionalisme, sehingga pemerintah akan mengusut tuntas pelaku termasuk perusahaan berinisial PT MSG yang diduga menjadi importir beras tanpa persetujuan sah. Penelusuran akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.
Keputusan pengadilan nantinya akan menentukan nasib beras ilegal tersebut, namun untuk sementara ini pemerintah memastikan beras tidak boleh keluar dari gudang. Seluruh proses penyelidikan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum keputusan akhir diambil. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas hukum dan kedaulatan pangan. (int)
