KS, JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka, kembali menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan sosial rakyat Indonesia dengan keberhasilannya memperjuangkan penolakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai respons atas aspirasi masyarakat dan dorongan kuat dari parlemen.
Dalam pernyataan publiknya, Rieke menegaskan bahwa jaminan sosial adalah hak dasar seluruh warga negara.
“Tidak boleh ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit hanya karena kendala administrasi atau tunggakan iuran,” ujarnya Selasa (4/11/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa sistem jaminan sosial Indonesia mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian—semua harus dijalankan secara adil dan inklusif.
Sorotan Keputusan Pemerintah:
– Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang tidak mampu, dialihkan menjadi penerima bantuan iuran (PBI).
– Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minimal 6 persen.
– Perlindungan bagi Korban PHK, yang secara hukum berhak menjadi peserta PBI.
Rieke juga mengungkap adanya ketidaksesuaian data kemiskinan yang digunakan sebagai acuan kebijakan. “Jika data belum akurat, tidak ada alasan menaikkan iuran. Kita harus pastikan kebijakan berbasis keadilan dan akal sehat,” tegasnya.
Dukungan terhadap penolakan kenaikan iuran ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Andre Rosiade dan Kawendra Lukistian, serta masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasi melalui gerakan “17+8”.
Keputusan ini menjadi kado penting dalam peringatan 14 tahun pengesahan Undang-Undang BPJS pada 28 Oktober 2011. Rieke mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal kebijakan jaminan sosial agar benar-benar berpihak pada rakyat.
“Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial yang adil. Kita kawal bersama, kita perjuangkan bersama,” tutup Rieke.**
