KS, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehati-hatian dan pengkajian mendalam dalam setiap proses pemberian gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan rekam jejak historis tokoh yang diusulkan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Pemberian gelar pahlawan tentu harus melalui proses yang baik dan cermat. Karena ini menyangkut sejarah bangsa dan keteladanan bagi generasi mendatang, maka rekam jejak tokoh dari masa lalu sampai sekarang perlu dicermati secara menyeluruh,” ujar Puan kepada awak media di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Puan menegaskan, setiap usulan pemberian gelar pahlawan harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan kajian yang matang. Ia menilai penting untuk menelaah kontribusi tokoh terhadap bangsa, termasuk dampak kebijakannya bagi masyarakat luas.
“Hal seperti ini harus dikaji dengan baik, jangan tergesa-gesa. Kita perlu memastikan apakah memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan. Prosesnya harus transparan, terbuka, dan adil,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI menghormati mekanisme dan prosedur yang dijalankan pemerintah melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Namun, ia mengingatkan agar proses pengusulan hingga penetapan gelar pahlawan dilakukan dengan mengutamakan nilai persatuan dan penghormatan terhadap sejarah nasional.
“Kita semua menghormati prosesnya, tapi juga harus bijak melihat perjalanan bangsa. Gelar pahlawan adalah simbol kehormatan tertinggi negara, jadi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak tanpa menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Puan juga menilai bahwa perdebatan publik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini dengan kepala dingin dan semangat persatuan. (Wid)
