KS, JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digulirkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi strategi preventif perkuat pembiayaan BPJS Kesehatan dari lonjakan penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal.
Pemerintah kini menempatkan CKG sebagai fondasi transformasi kesehatan nasional. Dengan deteksi dini yang masif dan kepatuhan pengobatan yang lebih baik, angka kematian akibat penyakit kronis diharapkan dapat ditekan sejak awal, sementara keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan tetap terjaga.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pendekatan promotif dan preventif harus diperkuat agar masyarakat tidak jatuh pada kondisi sakit berat yang membutuhkan biaya besar.
“Kita sebagai pemerintah ingin mengurangi beban kesehatan ke depan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dan BPJS harus lebih mendorong masyarakat untuk cek kesehatan gratis. Jika tekanan darah tinggi, obat harus diminum secara teratur sehingga tidak berujung pada stroke atau serangan jantung,” kata Menkes.
Selama ini, pembiayaan BPJS didominasi oleh penyakit katastropik yang sebenarnya bisa dicegah jika deteksi dini berjalan optimal.
Karena itu, program CKG tidak berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi juga diarahkan pada penanganan lanjutan yang lebih disiplin.
“Melalui program cek kesehatan gratis tahun ini, kita akan fokus pada tata laksana, bukan hanya pemeriksaannya. Tujuannya agar masyarakat benar-benar menjadi lebih sehat,” jelasnya.
Budi Gunadi mengungkapkan, tiga faktor utama pemicu penyakit jantung, ginjal, dan stroke adalah tekanan darah tinggi, gula darah, serta kolesterol yang tidak terkendali. Tanpa intervensi serius, jumlah kasus akan terus meningkat dan membebani sistem jaminan kesehatan.
Menurutnya, data awal menunjukkan tindak lanjut hasil CKG masih sekitar 8 persen. Tahun ini, Kementerian Kesehatan akan memperkuat mekanisme pengawasan agar pasien benar-benar menjalani pengobatan setelah terdeteksi.
Langkah tersebut, lanjut Budi, bukan sekadar menekan biaya negara, tetapi lebih penting untuk menyelamatkan kualitas hidup jutaan warga Indonesia.
“Tujuannya agar kenaikan biaya yang sangat tinggi—yang menjadi beban BPJS pada penyakit jantung, stroke, dan ginjal—bisa ditekan. Sekaligus, kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki melalui program promotif dan preventif CKG ini,” katanya.
Dalam Laporan Pengelolaan Program JKN Desember 2025, beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional masih didominasi layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang mencapai 87 persen dari total biaya.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan beban JKN meningkat Rp81,8 triliun atau naik 75,5 persen dari 2019 hingga 2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada layanan rujukan lanjutan sebesar Rp73,8 triliun.
Lonjakan biaya terutama dipicu oleh penyakit kronis berbiaya tinggi. Pembiayaan penyakit jantung naik dari Rp10,28 triliun menjadi Rp17,35 triliun atau tumbuh 68,8 persen. Gagal ginjal melonjak paling tajam hingga 476,2 persen, dari Rp2,32 triliun menjadi Rp13,38 triliun.
Kanker meningkat 170,2 persen, stroke 182,9 persen, talasemia 67,6 persen, dan hemofilia 124,2 persen. Tren ini menunjukkan bahwa beban terbesar JKN masih bertumpu pada penanganan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini.
