KS,PEMALANG – Mansur Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Pemalang secara resmi kini telah diamanatkan untuk mengambil alih jalanya roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang untuk menggantikan Bupati Mukti Agung Wibowo (MAW) yang tersandung kasus jual beli jabatan dan diduga telah menerima suap.
Saat ini, MAW bupati Pemalang kelahiran Tegal sudah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Ia dan beberapa tersangka lainya yang terlibat dalam ceruk persoalan tersebut telah mengenakan rompi orange lembaga anti rasuah.
Usai penetapan tersangka sang bupati, banyak komentar beragam dari sejumlah warga Pemalang. Salah satunya datang komentar dari budayawan sekaligus pengamat kebijakan publik, Nurdin Iskak.
Lelaki kelahiran asli Kota Pemalang tahun 1962 silam, dan pernah membawahi beberapa organisasi masyarakat, serta menjadi politisi dibeberapa partai politik.
Dalam wawancaranya dengan kabarsenetor.com, Senin (15/8/2022) lelaki berperawakan gempal tersebut, dengan panjang lebar mengatakan, Pejabat Pelaksana Harian atau Plh Bupati Pemalang Mansur Hidayat, segera melakukan langkah – langkah untuk menciptakan kondusifitas di lingkungan Pemkab, berkaitan dengan tragedi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang MAW oleh lembaga anti rasuah.
“Kembalikan segera kepercayaan masyarakat Kabupaten Pemalang, terhadap pemimpinnya” ujarnya mengawali perbincangan.
Ketika ditanya apakah ditunjuknya Mansur Hidayat menjadi Plh Bupati Pemalang oleh Gubernur Jawa Tengah, akan mampu mengatasi banyak permasalahan, yang tengah berkecamuk di tengah masyarakat ?
“Saya coba mengamati rumah dinas Plh Bupati Mansur Hidayat hari ini penuh tamu terus, mungkin dalam rangka ucapan selamat atau Konsulidasi penataan agenda kerja Pemkab Pemalang atau mungkin juga, dalam rangka mengemas barang – barang, untuk pindah ke “Peringgitan” (istilah rumah Dinas Bupati).
Apakah nantinya Mansur Hidayat akan memimpim Pemalang sampai 2024 ? ” betul itu sudah benar, akan tetapi manakala kebijakan pemerintah pusat mengundur Pemilukada, maka masa jabatannya akan menyesuaikan dengan sendirinya” ujarnya.
Antara Harapan dan Kenyataan, Tentang Mansur Hidayat
Masih menurut Nurdin Iskak, ketika ditanya apakah Masyarakat masih menaruh harapan dengan pemimpinnya manakala telah terjadi “Korupsi Berjamaah” yang dilakukan oleh Bupati kemarin bersama kroni – kroninya?
Menurut Nurdin, sebuah jabatan bagi manusia memang menimbulkan kerawanan penyelewengan, akan tetapi, Mansur Hidayat adalah sosok yang lugas jernih dalam berpikir, dan welcome terbuka pada siapa saja, rutinitas ritual ibadah agama yang dianutnya juga cukup bagus. Oleh karena itu, dengan Indikasi pribadi yang seperti itu, Mansur bisa memimpin Pemalang.
“Saya rasa tidak ada beban, untuk menjalankan tugas tugas kedaerahan, yang good goverment dan good governance, sehingga implementasi profesionalisme akan mengarah pada tupoksi yang “the right man and the right place”,” katanya.
Kurang lebih, sambung Nurdin penjelasanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan di pegang oleh Guru, Dinkes, RSUD akan dipegang oleh para dokter dan tenaga ahli kesehatan begitupun DPU-TR akan dipegang oleh para Sarjana Tehnik Sipil dan ahli tata ruang dan lain sebagainya, sesuai statemant yang disampaikan Mansur Hidayat, pasca didaulat oleh Gubernur untuk mengambil pucuk pimpinan di Pemkab Pemalang sebagai Plh Bupati.
“Yang paling penting nampaknya, apapun jabatannya bagi Mansur Hidayat adalah amanah, pernyataan itu disampaikan oleh Plh Bupati sekarang yang lebih suka dipanggil Mas Mansur, dari pada dipanggil Pak Bupati, agar secara psikologi massa bisa, lebih menyatu dengan masyarakat Pemalang yang dipimpinya,” imbuhnya.
Sedangkan disisi apakah Mansur Hidayat mampu menjalin komunikasi, dengan Politisi para anggota DPRD Pemalang, dan seluruh fraksi serta dan Pimpinan Dewan?. Pasalnya, dipundak Bupati dan Pimpinan Dewan lah, nasib kesejahteraan sekitar 2 jutaan masyarakat Pemalang akan dipertaruhkan, dan hal ini bukan perkara mudah.
Kenapa dikatakan tidak mudah? Karena nantinya Mansur Hidayat akan dan harus melakukan akrobatik kepemimpinan Hirarchis yang Formal – Struktural Pemerintahan Daerah, dengan sendirian alias one man show, tanpa ada pendampingnya, sebagai wakil- wakil man to man, dan sebagai footnote adalah seorang laki – laki, dan setiap pemimpin nantinya akan di tanya tanggung jawabnya, atas kepemimpinannya kelak.
Mengamati atas banyak persoalan Kabupaten Pemalang, yang cukup komplek, dimana Indeks Prestasi Manusia (IPM) sangat rendah, menempati urutan ke – 2, dari bawah, dengan jumlah 36 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, maka sekali lagi tidaklah mudah, seperti membalikan telapak tangan begitu saja” Bim sala Bim” atau Brah Geda Brah.
Tentunya tidak cukup hanya kerja keras saja, akan tetapi harus kerja cerdas, dalam waktu yang begitu singkat, Mansur Hidayat harus mampu mengadakan perubahan Paradigma pembangunannya, salah satunya adalah harus Menjadikan Masyarakat kota Pemalang, yang tersebar di 222 desa dan kelurahan, serta satu desa pemekaran dimana kurang lebih 82 % nya berada di pedesaan dan tingkat urbanisasi cukup tinggi.
Mansur Hidayat harus menempatkan masyarakatnya sebagai subyek bukan obyek pembangunan, dengan demikian” partisipatory plural apresial” memjadi langkah yang strategis untuk menempatkan buttom up planning menjadi prioritas dan bisa lewat RPJMD.
“Sekali lagi mampukah menempatlan Trias Politika dalam kesejajaran untuk menciptakan, keharmonisan dengan kondusifitas oleh seorang Mansur Hidayat….???” tutup Nurdin . (rgl)
