KS, JAKARTA – Pernyataan AHY tentang jual beli hukum sangat keji dan merusak nama baik institusi TNI, karena dengan sangat sadar, ia menyampaikan secara terbuka ke publik bahwa ada masukan dari senior senior nya di TNI terkait jual beli hukum. Tentu maksudnya jual beli hukum di peradilan Indonesia.
Jika mengamati rilis yang disampaikan Demokrat kubu AHY, Jumat (26/11/2021), maka rilis itu sangat berbeda dengan pernyataan AHY. Rilis kubu AHY menyebut bahwa yang memberikan masukan kepada Ketum PD AHY ini adalah para senior purnawirawan TNI.
AHY dalam pernyataannya tidak menyebut senior senior purnawirawan TNI, tapi dengan tegas dan sangat sadar menyebut senior seniornya di TNI telah memberi masukan tentang jual beli hukum.
Jual beli hukum yang dimaksud AHY itu tentu di Pengadilan karena kasus hukum Demokrat itu sedang berproses di pengadilan.
AHY tidak hanya berpikir sangat keji yang telah menyebut jual beli hukum, tetapi juga telah menyeret nama baik institusi TNI karena ia mengungkap ada masukan dari senior seniornya di TNI tentang jual beli hukum.
Senior di TNI mengandung arti nya TNI aktif yang pangkat nya diatas AHY. Artinya yang berpangkat diatas Mayor, karena AHY keluar dari TNI berpangkat Mayor. AHY tidak menyebut purnawirawan TNI.
AHY adalah lulusan Universitas NTU Singapura dan Harvard Amerika Serikat. Seorang yang terdidik, lulusan perguruan tinggi terbaik, yang mengerti dan sangat paham tata bahasa. Dia sangat paham dan sangat bisa membedakan arti antara senior di TNI dengan senior purnawirawan TNI.
Oleh karena itu, rilis yang disampaikan Herzaky, anak buah AHY itu adalah bentuk keputus-asaan dan tidak mengerti arti bahasa.
Kami melihat, AHY merasa TNI adalah dalam genggamannya, sehingga dengan enteng ia menyampaikan ke publik ada masukan dari seniornya di TNI tentang praktek jual beli hukum.
Pernyataan AHY itu sangat keji, sekaligus juga sangat melecehkan institusi TNI dan Peradilan kita.
Karena itu, Panglima TNI perlu mengusut tuntas maksud ucapan AHY itu agar TNI tidak tercoreng nama baiknya. Agar publik tidak mempersepsikan TNI turut campur tangan secara diam diam dalam urusan politik partai demokrat yang menjadi partai oposisi pemerintah. (Wid)
