KS, JAKARTA — Akademisi dan pengamat media sosial digital Dr. Ridwan Fawallang menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital tidak efektif dalam menangkal maraknya disinformasi yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas ruang digital nasional. Penilaian tersebut mencuat menyusul beredarnya sejumlah konten hoaks di ruang digital Indonesia, antara lain potongan video yang dipelintir seolah Presiden Prabowo menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, serta narasi lama yang kembali diangkat terkait tudingan kepemilikan lahan sawit oleh Presiden, yang tidak pernah terbukti dan telah berulang kali dibantah.
Ridwan menilai respons klarifikasi Komdigi lambat dan tidak terkoordinasi, sehingga narasi keliru telanjur membentuk persepsi publik sebelum penjelasan resmi pemerintah tersampaikan secara luas dan konsisten.
“Masalahnya bukan sekadar hoaks, tetapi keterlambatan negara hadir di ruang digital. Dalam ekosistem media sosial yang bergerak cepat, keterlambatan beberapa jam saja bisa berdampak besar,” ujar Ridwan yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Rabu (4/2).
Hoaks Berulang, Efektivitas Penanganan Dipertanyakan
Berdasarkan data pemantauan pemerintah melalui sistem aduan dan pengawasan konten digital, ribuan konten hoaks teridentifikasi setiap tahun, dengan isu politik dan tokoh publik nasional secara konsisten menjadi tema dominan. Namun, munculnya kembali pola hoaks yang sama dinilai menunjukkan bahwa upaya penanganan belum menghasilkan efek jera maupun peningkatan literasi publik yang signifikan.
Selain itu, pengamat juga menyoroti minimnya terobosan dalam penguatan infrastruktur komunikasi publik digital, termasuk belum adanya sistem klarifikasi cepat yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Akibatnya, kanal resmi pemerintah dinilai masih bersifat reaktif dan tertinggal dari ekosistem penyebar disinformasi.
Ancaman terhadap Stabilitas Informasi Nasional
Maraknya disinformasi yang menyasar Presiden dinilai bukan semata persoalan reputasi personal, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik, kohesi sosial, dan posisi Indonesia di tingkat internasional, terutama ketika framing keliru beredar luas tanpa koreksi yang memadai.
Atas kondisi tersebut, pengamat menilai kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Ini bukan soal individu, tetapi soal kinerja institusional. Jika disinformasi strategis terhadap Presiden terus berulang tanpa penanganan cepat dan terukur, maka Presiden perlu mempertimbangkan evaluasi, termasuk opsi penyegaran kepemimpinan di Komdigi,” kata Ridwan.
Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan arsitektur komunikasi digital yang adaptif, presisi, dan proaktif, seiring meningkatnya tantangan disinformasi di era media sosial berbasis algoritma.
Ridwan menambahkan, menjelang bulan Ramadan pemerintah harus lebih serius memperhatikan konten hoaks di ruang publik agar tidak ikut dikonsumsi oleh para dai sehingga dapat memutus disinformasi.
“Menjelang bulan Ramadan, persoalan disinformasi menjadi sangat krusial. Dai memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman umat. Jika mereka terpapar hoaks dan menyampaikannya dalam ceramah, hal itu berpotensi merusak kualitas ibadah puasa. Puasa tidak hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, tetapi juga dengan menjaga akal sehat dari informasi yang keliru,” ujarnya.
Karena itu, diperlukan kepemimpinan komunikasi publik yang tegas, kredibel, dan mampu menekan penyebaran disinformasi. Sejumlah figur dinilai layak dipertimbangkan sebagai alternatif kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Digital, di antaranya CEO Danantara Pandu Patria Sjahrir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transformasi Digital Teguh Anantawikrama.
