KS, SURABAYA – Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur, mendapat apresiasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia Kanwilkumham Jatim Heni Yuwono. P2HAM berkomitmen dan gerak cepat.
“Sehingga, perwakilan OPD Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun ini bisa mendapatkan predikat P2HAM bukan hanya semata kontestasi namun benar-benar implementasi,” ujar Heni dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (3/4/2024).
Dikatakannya, pencanangan ini adalah awal dari tahapan dalam pelaksanaan P2HAM dan berharap OPD yang mendeklarasikan dapat menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pemenuhan indikator-indikator P2HAM sesuai ketentuan yang ada.
Heni mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Gubernur Adhy Karyono dan seluruh Kepala OPD yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan RSUD Haji Sukolilo Jatim.
“Kelima OPD ini akan jadi percontohan tahun ini, diharapkan tahun depan akan lebih banyak lagi OPD yang mengikuti,” ujarnya.
Menurut Heni, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan bagian yang harus dilakukan. Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.
“P2HAM juga sebagai upaya untuk mempertegas peran pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban Penghormatan Perlindungan Pemenuhan Penegakan dan Pemajuan HAM,” ujarnya.
Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/ OTDA tanggal 4 Januari 2024, pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan pencanangan P2HAM.
“Kami siap berkolaborasi dengan Kanwil dan Ditjen HAM untuk segera melakukan sosialisasi di setiap Bakorwil, sehingga lebih mudah dipahami oleh setiap pengampu di pemkab pemkot,” tuturnya. (red/int)
