KS, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh melalui langkah rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan bahwa masa tanggap darurat telah berakhir dan kini fokus pemerintah adalah mendorong masyarakat agar kembali produktif melalui berbagai program lintas kementerian.
“Recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan.
Kita ingin masyarakat terus produktif, baik dari sisi pendapatan, inovasi, maupun kreativitas agar ekonomi kembali bangkit,” ujar Cak Imin saat memimpin rapat koordinasi pemberdayaan pasca bencana.
Ia mencontohkan sektor pertanian dan perkebunan seperti kopi Gayo sebagai potensi unggulan yang harus segera dipulihkan melalui rehabilitasi lahan dan peningkatan produktivitas.
“Mari kita bangkit bersama dengan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi lahan, diikuti inovasi dan kreativitas untuk mengembalikan tingkat produktivitas masyarakat,” tambahnya.
Dalam upaya tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, serta Kementerian Koperasi.
“Kami bersama-sama mendorong seluruh program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh segera pulih dan bangkit secara ekonomi,” tegas Cak Imin.
Ia menjelaskan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pasca Bencana telah mulai bekerja sejak berakhirnya masa tanggap darurat di Sumatera Barat pada 9 Desember. Hingga saat ini, fokus utama adalah pendataan aset dan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Pendataan masih terus kami sempurnakan, termasuk aset-aset yang perlu direhabilitasi agar kembali produktif melalui dukungan pemerintah daerah,” katanya.
Selain kementerian, pemerintah juga bersinergi dengan berbagai pihak filantropi seperti BAZNAS, LAZIS, lembaga CSR swasta, dan lebih dari 200 organisasi yang telah terlibat sejak awal bencana.
“Kolaborasi ini penting, terutama untuk menyatukan data dan menentukan sasaran pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial menyampaikan bahwa Kementerian Sosial turut memberikan dukungan konkret bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana.
“Salah satu program Kementerian Sosial adalah dukungan pemberdayaan ekonomi dengan bantuan sebesar Rp5 juta per keluarga. Harapannya, keluarga terdampak dapat bangkit melalui usaha rintisan atau peningkatan keterampilan,” ujarnya.
Program tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan kementerian lain seperti Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian P2MI, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Desa.
“Ini adalah upaya bersama agar pemulihan pasca bencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
